No Nomor
Peraturan
Tahun Judul Status Link
1
6
2017 Arsitek
2
5
2017 Pemajuan Kebudayaan
3
3
2017 Sistem Pembukuan
4
2
2017 Jasa Konstruksi Mencabut UU No. 18 Th. 1999
5
10
2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Mengubah UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2015
6
11
2015 Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Mencabut PERPU No. 4 Th. 2008
7
10
2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Menetapkan PERPU 1/2015, Mengubah UU 30/2002
8
1
2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Walikota Menjadi Undang-Undang
9
23
2014 Pemerintahan Daerah
10
2
2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
11
1
2012 Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)
12
24
2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
13
23
2011 Pengelolaan Zakat
14
22
2011 Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012
15
21
2011 Otoritas Jasa Keuangan
16
20
2011 Rumah Susun
17
19
2011 Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
18
18
2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
19
17
2011 Intelijen Negara
20
16
2011 Bantuan Hukum
21
15
2011 Penyelengara Pemilihan Umum
22
14
2011 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
23
13
2011 Penanganan Fakir Miskin
24
12
2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
25
11
2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
26
10
2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
27
9
2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
28
8
2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
29
7
2011 Mata Uang
30
6
2011 Keimigrasian
31
5
2011 Akuntan Publik
32
4
2011 Informasi Geospasial
33
3
2011 Transfer Dana
34
2
2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
35
1
2011 Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
36
13
2010 Hortikultura
37
12
2010 Gerakan Pramuka
38
11
2010 Cagar Budaya
39
10
2010 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
40
9
2010 Keprotokolan
41
8
2010 Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
42
7
2010 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
43
6
2010 Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Tentang Kerjasama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understand
44
5
2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
45
4
2010 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The De
46
3
2010 Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
47
2
2010 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
48
1
2010 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
49
52
2009 Perkembangan Kependudukan dan
50
51
2009 Perubahan kedua atas Undang-undang 5
51
50
2009 Perubahan kedua atas Undang-undang 7
52
49
2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang
53
48
2009 Kekuasaan Kehakiman
54
47
2009 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
55
46
2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
56
45
2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31
57
44
2009 Rumah Sakit
58
43
2009 Kearsipan
59
42
2009 Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor
60
41
2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
61
40
2009 Kepemudaan
62
39
2009 Kawasan Ekonomi Khusus
63
38
2009 POS
64
37
2009 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
65
36
2009 Kesehatan
66
35
2009 Narkotika'
67
34
2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
68
33
2009 Perfilman
69
32
2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
70
31
2009 Meterologi, Klimatologi dan Geofisika
71
30
2009 Ketenagalistrikan
72
29
2009 Perubahan Atas Undang-undang No. 15
73
28
2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
74
26
2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
75
27
2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
76
23
2009 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
77
25
2009 Pelayanan Publik
78
24
2009 Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
79
22
2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
80
21
2009 Pengesahan Agreement For The Implementation Of The Provisions Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stocks And Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pe
81
20
2009 Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
82
19
2009 Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten)
83
18
2009 Peternakan Dan Kesehatan Hewan
84
17
2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi
85
16
2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
86
15
2009 Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Pers
87
14
2009 Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Oran
88
2
2009 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
89
8
2009 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
90
7
2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
91
6
2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
92
13
2009 Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat
93
12
2009 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau
94
10
2009 Kepariwisataan
95
9
2009 Badan Hukum Pendidikan
96
11
2009 Kesejahteraan Sosial
97
5
2009 Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
98
1
2009 Penerbangan
99
3
2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
100
4
2009 Pertambangan Mineral Dan Batubara
101
51
2008 Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten
102
49
2008 Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung
103
48
2008 Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi Lampung
104
56
2008 Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat
105
55
2008 Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua
106
54
2008 Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua
107
53
2008 Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara
108
52
2008 Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
109
50
2008 Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung
110
47
2008 Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara
111
46
2008 Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara
112
45
2008 Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara
113
41
2008 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
114
44
2008 Pornografi
115
43
2008 Wilayah Negara
116
42
2008 Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
117
40
2008 Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
118
39
2008 Kementerian Negara
119
38
2008 Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
120
25
2008 Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi
121
37
2008 Ombudsman Republik Indonesia
122
36
2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
123
35
2008 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
124
34
2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
125
33
2008 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau
126
32
2008 Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku
127
31
2008 Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku
128
30
2008 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara
129
29
2008 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara
130
28
2008 Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan
131
27
2008 Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah
132
26
2008 Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
133
24
2008 Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu
134
23
2008 Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara
135
22
2008 Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara
136
21
2008 Perbankan Syariah
137
20
2008 Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
138
18
2008 Pengelolaan Sampah
139
17
2008 Pelayaran
140
19
2008 Surat Berharga Syariah Negara
141
16
2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
142
15
2008 Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)
143
13
2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji
144
12
2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
145
14
2008 Keterbukaan Informasi Publik
146
11
2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik
147
10
2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
148
9
2008 Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia
149
8
2008 Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua
150
7
2008 Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua
151
6
2008 Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua
152
5
2008 Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua
153
4
2008 Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua
154
3
2008 Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua
155
1
2008 Pengesahan Ilo Convention No 185 Concerning Revising The Seafarers Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi Ilo No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958)
156
2
2008 Partai Politik
157
46
2007 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
158
45
2007 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
159
48
2007 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias
160
47
2007 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Framework For Security Cooperation)
161
44
2007 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pe
162
43
2007 Perpustakaan
163
42
2007 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea (Treaty On Extradition Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea)
164
41
2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
165
34
2007 Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur
166
33
2007 Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung
167
32
2007 Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten
168
40
2007 Perseroan Terbatas
169
39
2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
170
38
2007 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara
171
37
2007 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara
172
36
2007 Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
173
35
2007 Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat
174
31
2007 Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku
175
30
2007 Energi
176
29
2007 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
177
28
2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
178
27
2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
179
23
2007 Perkeretaapian
180
26
2007 Penataan Ruang
181
25
2007 Penanaman Modal
182
24
2007 Penanggulangan Bencana
183
20
2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of
184
22
2007 Penyelenggara Pemilihan Umum
185
21
2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
186
19
2007 Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua
187
18
2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic
188
17
2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
189
16
2007 Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
190
15
2007 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Di Provinsi Sulawesi Utara
191
14
2007 Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara
192
13
2007 Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara
193
12
2007 Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat
194
11
2007 Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo
195
10
2007 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara
196
9
2007 Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara
197
8
2007 Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
198
7
2007 Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
199
6
2007 Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat
200
5
2007 Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara
201
4
2007 Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara
202
3
2007 Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
203
2
2007 Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
204
1
2007 Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan
205
23
2006 Administrasi Kependudukan
206
22
2006 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
207
21
2006 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India On Coop
208
20
2006 Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Use, Stockpiling, Production And Transfer Of Anti-Personnel Mines And On Their Destruction (Konvensi Tentang elarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi Dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel Dan Pemusna
209
19
2006 Dewan Pertimbangan Presiden
210
18
2006 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
211
17
2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
212
16
2006 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
213
15
2006 Badan Pemeriksa Keuangan
214
14
2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
215
13
2006 Perlindungan Saksi Dan Korban
216
12
2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia
217
11
2006 Pemerintahan Aceh
218
10
2006 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
219
9
2006 Sistem Resi Gudang
220
8
2006 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People'S Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Mat
221
7
2006 Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
222
6
2006 Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
223
5
2006 Pengesahan International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997)
224
4
2006 Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian)
225
3
2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
226
2
2006 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003
227
1
2006 Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
228
14
2005 Guru Dan Dosen
229
13
2005 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
230
9
2005 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
231
12
2005 Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
232
11
2005 Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)
233
10
2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang
234
8
2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
235
7
2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
236
6
2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
237
5
2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
238
4
2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten
239
3
2005 Sistem Keolahragaan Nasional
240
2
2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang
241
1
2005 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
242
41
2004 Wakaf
243
40
2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional
244
39
2004 Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
245
38
2004 Jalan
246
37
2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
247
36
2004 Apbn Tahun Anggaran 2005
248
35
2004 Perubahan Atas Uu Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Apbn Tahun Anggaran 2006
249
34
2004 Tentara Nasional Indonesia
250
33
2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
251
32
2004 Pemerintahan Daerah
252
31
2004 Perikanan
253
30
2004 Jabatan Notaris
254
29
2004 Praktik Kedokteran
255
28
2004 Perubahan Atas Uu Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
256
27
2004 Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi
257
26
2004 Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
258
25
2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
259
24
2004 Lembaga Penjamin Simpanan
260
23
2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
261
22
2004 Komisi Yudisial
262
21
2004 Pengesahan Cartagena Protocol In Biosafety To The Convention On Biological Biodiversity (Protocol Cartegena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati) Menjadi Undang-Undang.
263
20
2004 Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd, Dan Dprd Menjadi Undang-Undang.
264
19
2004 Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
265
18
2004 Perkebunan
266
17
2004 Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protocol Kyoto Tentang Konvensi Kerangka Kerja Pbb Tentang Perubahan Iklim)
267
16
2004 Kejaksaan Republik Indonesia
268
15
2004 Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
269
14
2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo
270
13
2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
271
12
2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten
272
11
2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara
273
10
2004 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
274
9
2004 Perubahan Uu Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
275
8
2004 Perubahan Uu Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
276
7
2004 Sumber Daya Air
277
6
2004 Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2002
278
5
2004 Perubahan Uu Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
279
4
2004 Kekuasaan Kehakiman
280
3
2004 Perubahan Uu Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
281
2
2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
282
1
2004 Perbendaharaan Negara
283
41
2003 Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
284
40
2003 Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku
285
39
2003 Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu
286
38
2003 Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pesaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat
287
37
2003 Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan
288
36
2003 Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara
289
35
2003 Pembentukan Kabupaten Supioridi Provinsi Papua
290
34
2003 Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat
291
33
2003 Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara
292
32
2003 Pembentukan Kabupaten Tonjo Unauna Di Provinsi Sulawesi Tengah
293
31
2003 Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Riau
294
30
2003 Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
295
29
2003 Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara
296
28
2003 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
297
27
2003 Panas Bumi
298
26
2003 Perubahan Atas Uu Nomor 29 Tentang Apbn Tahun Anggaran 2004
299
25
2003 Perubahan Atas Uu Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
300
24
2003 Mahkamah Konstitusi
301
23
2003 Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
302
22
2003 Susunan Dan Kedudukan Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd
303
21
2003 Pengesahan Ilo Convention No. 18 Concerning Labour Inspection In Industri And Commerce (Konvensi Ilo No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan.
304
20
2003 Sistem Pendidikan Nasional
305
19
2003 Badan Usaha Milik Negara
306
18
2003 Advokat
307
17
2003 Keuangan Negara
308
16
2003 Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang
309
15
2003 Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
310
14
2003 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 2001
311
13
2003 Ketenagakerjaan
312
12
2003 Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd, Dprd
313
11
2003 Perubahan Atas Uu Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
314
10
2003 Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kabupaten Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara
315
9
2003 Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutandi Provinsi Sumatera Utara
316
8
2003 Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
317
7
2003 Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan
318
6
2003 Pembentukan Kabupaten Bone Balango Dan Kabupaten Pahuwato Di Provinsi Gorontalo
319
5
2003 Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat Dan Belitung, Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
320
4
2003 Pembentukan Kabupaten Konawe Di Provinsi Sulawesi Tenggara
321
3
2003 Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu
322
2
2003 Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan
323
1
2003 Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara.
324
32
2002 Penyiaran
325
31
2002 Partai Politik
326
30
2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
327
29
2002 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
328
28
2002 Bangunan Gedung
329
27
2002 Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat
330
26
2002 Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
331
25
2002 Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
332
24
2002 Surat Utang Negara
333
23
2002 Perlindungan Anak
334
22
2002 Grasi
335
21
2002 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Apbn Tahun Anggaran 2002
336
20
2002 Ketenagalistrikan
337
19
2002 Hak Cipta
338
18
2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
339
17
2002 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000
340
16
2002 Pengesahan Treaty On Principles Covering The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space Including The Moon And Other Celestioal Bodies. 1967. (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Explorasi Da Pen
341
15
2002 Tindak Pidana Pencucian Uang
342
14
2002 Pengadilan Pajak
343
13
2002 Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
344
12
2002 Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat
345
11
2002 Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan
346
10
2002 Pembentukan Kabupaten Parigi Mautong Di Provinsi Sulawesi Tengah
347
9
2002 Pembentukan Kabupaten Rote Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
348
8
2002 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara
349
7
2002 Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur
350
6
2002 Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan
351
5
2002 Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Jaya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah.
352
4
2002 Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
353
3
2002 Pertahanan Negara
354
2
2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia
355
1
2002 Perubahan Atas Uu Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Apbn Tahun 2001
356
22
2001 Minyak Dan Gas Bumi
357
21
2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
358
20
2001 Perubahan Atas Uu Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
359
19
2001 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
360
18
2001 Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provini Nanggroe Aceh Darussalam
361
17
2001 Perhitungan Anggaran Ngara Tahun Anggaran 1999/2000
362
16
2001 Yayasan
363
15
2001 Merek
364
14
2001 Paten
365
13
2001 Pembentukan Kota Bau-Bau
366
12
2001 Pembentukan Kota Singkawang
367
11
2001 Pembentukan Kota Batu
368
10
2001 Pembentukan Kota Tasikmalaya
369
9
2001 Pembentukan Kota Cimahi
370
8
2001 Pembentukan Kota Pagar Alam
371
7
2001 Pembentukan Kota Lubuk Pakam
372
6
2001 Pembentukan Kota Prabumulih
373
5
2001 Pembentukan Kota Tanjung Pinang
374
4
2001 Pembentukan Kota Padang Sidempuan
375
3
2001 Pembentukan Kota Langsa
376
2
2001 Pembentukan Kota Lhokseumawe
377
1
2001 Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pmerintah Hongkong Untuk Penyeraha Pelanggar Hukum Yang Melarika Diri (Agreement Between The Government Of Indonesia And The Government Of Hongkog For The Surrender Of Fugitive Offenders.
378
38
2000 Pembentukan Propinsi Gorontalo
379
37
2000 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Umdang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
380
36
2000 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Umdang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
381
35
2000 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
382
34
2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
383
33
2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000
384
32
2000 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
385
31
2000 Desain Industri
386
30
2000 Rahasia Dagang
387
29
2000 Perlindungan Varietas Tanaman
388
28
2000 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Umdang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang
389
27
2000 Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
390
26
2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia
391
25
2000 Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004
392
24
2000 Perjanjian Internasional
393
23
2000 Pembentukan Propinsi Banten
394
22
2000 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1998/1999
395
21
2000 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
396
20
2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan
397
19
2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
398
18
2000 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
399
17
2000 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
400
16
2000 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
401
15
2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak
402
14
2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sorolangun, Daerah Kabupaten Tebo, Daerah Kabupaten Muara Jambi, Dan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
403
13
2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Daerah Kabupaten Siak, Daerah Kabupaten Karimun, Daerah Kabupaten Natuna, Daerah Kabupaten Kuantan
404
12
2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata
405
11
2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan
406
10
2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
407
9
2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepuluan Mentawai
408
8
2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bireun Dan Daerah Kabupaten Simeulue
409
7
2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Daerah Kabupaten Malinau, Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Kabupaten Kutai Timur, Dan Daerah Kota Bontang
410
6
2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi Maluku Utara, Daerah, Daerah Kabupaten Pulau Buru, Dan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Bagian Barat
411
5
2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Daerah Kabupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Dan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dan
412
4
2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
413
3
2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1999/2000
414
2
2000 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2000
415
1
2000 Pengesahan Ilo Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Form Of Child Labour (Konvensi Ilo No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)
416
56
1999 Rakyat Terlatih
417
55
1999 Pembentukan Daerah Kabupaten Landak
418
54
1999 Pembentukan Daerah Kabupaten Sorolangun, Daerah Kabupaten Tebo, Daerah Kabupaten Muara Jambi, Dan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
419
53
1999 Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Daerah Kabupaten Siak, Daerah Kabupaten Karimun, Daerah Kabupaten Natuna, Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Daerah Kota Batam
420
52
1999 Pembentukan Daerah Kabupaten Lembata
421
51
1999 Pembentukan Daerah Kabupaten Buol, Daerah Kabupaten Marowali, Dan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
422
50
1999 Pembentukan Daerah Kabupaten Daerah Boalemo
423
49
1999 Pembentukan Daerah Kabupaten Mentawai
424
48
1999 Pembentukan Daerah Kabupaten Bireun Dan Daerah Kabupaten Simeulue
425
47
1999 Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Daerah Kabupaten Malinau, Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Kabupaten Kutai Timur, Dan Daerah Kota Bontang
426
46
1999 Pembentukan Daerah Propinsi Maluku Utara, Daerah, Daerah Kabupaten Pulau Buru, Dan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Bagian Barat
427
45
1999 Pembentukan Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Daerah Kabupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Dan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dan Daerah Kota Sorong
428
44
1999 Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh
429
43
1999 Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
430
42
1999 Jaminan Fidusia
431
41
1999 Kehutanan
432
40
1999 Pers
433
39
1999 Hak Asasi Manusia
434
38
1999 Pengelolaan Zakat
435
37
1999 Hubungan Luar Negeri
436
36
1999 Telekomunikasi
437
35
1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
438
34
1999 Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
439
33
1999 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1997/1998
440
32
1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998
441
31
1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
442
30
1999 Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
443
29
1999 Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Form Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
444
28
1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
445
27
1999 Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Keamanan Negara
446
26
1999 Pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Pnps Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
447
25
1999 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah
448
24
1999 Lalu Lintas Devisa Dan Nilai Tukar
449
23
1999 Bank Indonesia
450
22
1999 Pemerintahan Daerah
451
21
1999 Pengesahan The Ilo Convention No. 111 Concerning Discrimination On Respect Of Employment And Ocupation Konvensi Ilo Mengenai Diskriminasidalam Hal Pekerjaan Dan Jabatan)
452
20
1999 Pengesahan The Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Masuk Kerja)
453
19
1999 Pengesahan The Ilo Convention No. 105 Concerning The Abalition On Forced Labour (Konvensi Ilo Mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
454
18
1999 Jasa Konstruksi
455
17
1999 Penyelenggaraan Ibadah Haji
456
16
1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Dumai
457
15
1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Cilegon
458
14
1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Sigli
459
13
1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Luwu Utara
460
12
1999 Pembentukan Daerah Tingkat Ii Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Metro
461
11
1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Ternate
462
10
1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bengkayang
463
9
1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Banjar Baru
464
8
1999 Perlindungan Konsumen
465
7
1999 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
466
6
1999 Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum
467
5
1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
468
4
1999 Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah
469
3
1999 Pemilihan Umum
470
2
1999 Partai Politik
471
1
1999 Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Ri Dengan Pemerintah Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Gavernment Of Republic Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters
JDIH Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIH adalah adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.
© 2018 JDIH Kota Singkawang Follow Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Singkawang : Facebook Twitter Linked Youtube