No Nomor
Peraturan
Tahun Judul Status Link
1
18
2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mencabut PP No. 24 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PP No. 21 Th. 2007, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
2
70
2015 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara Mencabut PP No. 21 Th. 1981
3
59
2015 Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya
4
64
2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Mengubah PP No. 61 Th. 2009
5
65
2015 Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
6
66
2015 Museum
7
55
2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Mengubah PP No. 99 Th. 2013
8
50
2015 Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil
9
51
2012 Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi
10
49
2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
11
47
2012 Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
12
46
2012 Penyelenggaraan Pengamatan Dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
13
44
2012 Dana Darurat
14
42
2012 Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara
15
40
2012 Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
16
39
2012 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
17
37
2012 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
18
33
2012 Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
19
32
2012 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
20
30
2012 Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
21
29
2012 Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
22
27
2012 Izin Lingkungan
23
26
2012 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
24
25
2012 Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
25
24
2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
26
23
2012 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
27
22
2012 Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
28
21
2012 Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
29
20
2012 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
30
19
2012 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
31
18
2012 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
32
17
2012 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
33
16
2012 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
34
15
2012 Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
35
14
2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
36
13
2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
37
12
2012 Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
38
11
2012 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara
39
10
2012 Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
40
9
2012 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
41
8
2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
42
7
2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II
43
6
2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
44
5
2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry
45
4
2012 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
46
3
2012 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sosial
47
2
2012 Hibah Daerah
48
1
2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undan
49
79
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I
50
78
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV
51
77
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia
52
76
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I
53
75
2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
54
74
2011 Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
55
73
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Dirgantara Indonesia
56
72
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Inhutani I
57
71
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial
58
70
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector
59
69
2011 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pendirian Asean Infrastructure Fund
60
68
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development
61
67
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Development Bank
62
66
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank
63
65
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development
64
64
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Monetary Fund
65
63
2011 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pembentukan Credit Guarantee And Investment Facility
66
62
2011 Penetapan PT Geo Dipa Energi Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi
67
61
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
68
60
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
69
59
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines
70
58
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II
71
57
2011 Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia III
72
56
2011 Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
73
55
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
74
54
2011 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Pupuk Iskandar Muda Yang Selanjutnya Dialihkan Seluruhnya Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja
75
53
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Pal Indonesia
76
52
2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
77
51
2011 Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
78
50
2011 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 ? 2025
79
49
2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah
80
48
2011 Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak
81
47
2011 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian
82
46
2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
83
45
2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
84
44
2011 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
85
43
2011 Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
86
42
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
87
41
2011 Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan
88
40
2011 Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi
89
39
2011 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sekretariat Negara
90
38
2011 Sungai
91
37
2011 Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
92
36
2011 Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim
93
35
2011 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku
94
34
2011 Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
95
33
2011 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
96
32
2011 Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
97
31
2011 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa
98
30
2011 Pinjaman Daerah
99
29
2011 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
100
28
2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
101
27
2011 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci Dari Wilayah Kota Sungaipenuh Ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
102
26
2011 Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
103
25
2011 Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
104
24
2011 Badan Pertimbangan Kepegawaian
105
23
2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
106
22
2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan
107
21
2011 Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah
108
20
2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
109
19
2011 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
110
18
2011 Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
111
17
2011 Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
112
16
2011 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
113
15
2011 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
114
14
2011 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
115
13
2011 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
116
12
2011 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
117
11
2011 Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
118
10
2011 Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah
119
9
2011 Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
120
8
2011 Angkutan Multimoda
121
7
2011 Pelayanan Darah
122
6
2011 Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
123
5
2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
124
4
2011 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
125
3
2011 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
126
2
2011 Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus
127
1
2011 Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
128
94
2010 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
129
93
2010 Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olah Raga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
130
92
2010 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
131
91
2010 Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
132
90
2010 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
133
89
2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal saham Perusahaan Persero (Persero) PT Angkasa Pura II
134
88
2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
135
87
2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
136
86
2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
137
85
2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur
138
84
2010 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
139
83
2010 Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
140
82
2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
141
81
2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
142
80
2010 Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
143
79
2010 Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
144
78
2010 Reklamasi Dan Pascatambang
145
77
2010 Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara
146
76
2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika
147
75
2010 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk
148
74
2010 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk
149
73
2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
150
72
2010 Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
151
71
2010 Standar Akuntansi Pemerintahan
152
70
2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
153
69
2010 Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
154
68
2010 Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
155
67
2010 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel
156
66
2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
157
65
2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
158
64
2010 Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil
159
63
2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Brantas Abipraya
160
62
2010 Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar
161
61
2010 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
162
60
2010 Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
163
59
2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
164
58
2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
165
57
2010 Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
166
56
2010 Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
167
55
2010 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
168
54
2010 Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan
169
53
2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil
170
52
2010 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur
171
51
2010 Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II
172
50
2010 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
173
49
2010 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) PT Waskita Karya
174
48
2010 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
175
47
2010 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
176
46
2010 Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta I
177
45
2010 Penghasilan, Uang Kehormatan, Dan Hak-hak Lain Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia
178
44
2010 Prekursor
179
43
2010 Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus
180
42
2010 Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
181
41
2010 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata
182
40
2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
183
39
2010 Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
184
38
2010 Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia
185
37
2010 Bendungan
186
36
2010 Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam
187
35
2010 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
188
34
2010 Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
189
33
2010 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
190
32
2010 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
191
31
2010 Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
192
30
2010 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
193
29
2010 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda,Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
194
28
2010 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
195
27
2010 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
196
26
2010 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
197
25
2010 Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
198
24
2010 Penggunaan Kawasan Hutan
199
23
2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
200
22
2010 Wilayah Pertambangan
201
21
2010 Lingkungan Maritim Perlindungan
202
20
2010 Angkutan Di Perairan
203
19
2010 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
204
18
2010 Usaha Budidaya Tanaman
205
17
2010 Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
206
16
2010 Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
207
15
2010 Penyelenggaraan Penataan Ruang
208
14
2010 Pendidikan Kedinasan
209
13
2010 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
210
12
2010 Penelitian Dan Pengembangan, Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan
211
11
2010 Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
212
10
2010 Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
213
9
2010 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Dari Wilayah Kota Kotamobagu Ke Wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara
214
8
2010 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural
215
7
2010 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
216
6
2010 Satuan Polisi Pamong Praja
217
5
2010 Kenavigasian
218
4
2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
219
3
2010 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar Dari Wilayah Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
220
2
2010 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo Dari Wilayah Kota Probolinggo Ke Wilayah Kecamatan Kraksaan
221
1
2010 Dewan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
222
78
2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II
223
77
2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset
224
76
2009 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan
225
75
2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
226
74
2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pemeriksa Keuangan
227
73
2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara
228
72
2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
229
71
2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Dalam Negeri
230
70
2009 Konservasi Energi
231
69
2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara V
232
68
2009 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus
233
67
2009 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung Dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali
234
66
2009 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara
235
65
2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
236
64
2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia
237
63
2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
238
62
2009 Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Yudisial, Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Yudisial Beserta Janda/Dudanya
239
61
2009 Kepelabuhanan
240
60
2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
241
59
2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
242
58
2009 Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh Dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh
243
57
2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
244
56
2009 Penyelenggaraan Perkeretaapian
245
55
2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
246
54
2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik
247
53
2009 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
248
52
2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Gas Negara Tbk
249
51
2009 Pekerjaan Kefarmasian
250
45
2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
251
50
2009 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Tabungan Negara
252
49
2009 Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai
253
48
2009 Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi Dan Berbahaya
254
47
2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Riset Dan Teknologi
255
46
2009 Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
256
44
2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
257
43
2009 Pembiayaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
258
37
2009 Dosen
259
38
2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
260
39
2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Pemuda Dan Olahraga
261
40
2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
262
41
2009 Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
263
42
2009 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
264
36
2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
265
35
2009 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur
266
34
2009 Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
267
27
2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
268
32
2009 Tempat Penimbunan Berikat
269
30
2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi
270
29
2009 Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
271
28
2009 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Pengoperasian Pesawat Udara Yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri
272
33
2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pengembangan Pariwisata Bali
273
31
2009 Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi
274
21
2009 Perubahan Relima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
275
26
2009 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Cukai
276
25
2009 Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
277
24
2009 Kawasan Industri
278
23
2009 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
279
22
2009 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
280
20
2009 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
281
13
2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan
282
12
2009 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
283
9
2009 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
284
4
2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Ii
285
3
2009 Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean
286
2
2009 Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
287
19
2009 Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
288
18
2009 Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
289
17
2009 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa
290
15
2009 Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
291
6
2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan
292
7
2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika
293
16
2009 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
294
1
2009 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
295
5
2009 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
296
10
2009 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
297
8
2009 Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
298
14
2009 Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum
299
11
2009 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
300
80
2008 Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Bertolak Ke Luar Negeri
301
77
2008 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
302
79
2008 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman Dari Wilayah Kota Pariaman Ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
303
83
2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
304
89
2008 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Kertas Basuki Rachmat
305
88
2008 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Kertas Blabak
306
87
2008 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Prasadha Pamunah Limbah Industri
307
86
2008 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Jakarta International Hotels & Development, Tbk
308
85
2008 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Intirub
309
84
2008 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Atelier Mechanic Indonesia
310
82
2008 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Gas Negara Tbk
311
76
2008 Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan
312
81
2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
313
78
2008 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset
314
74
2008 Guru
315
75
2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
316
71
2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
317
73
2008 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perdagangan
318
72
2008 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
319
70
2008 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Soda Indonesia
320
69
2008 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Soda Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Garam
321
68
2008 Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia
322
67
2008 Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I
323
65
2008 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
324
64
2008 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua
325
66
2008 Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan
326
62
2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
327
63
2008 Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
328
61
2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Aset
329
60
2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
330
54
2008 Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah
331
59
2008 Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
332
58
2008 Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya
333
57
2008 Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
334
56
2008 Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara
335
55
2008 Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor
336
53
2008 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
337
52
2008 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup
338
51
2008 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
339
50
2008 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pengembangan Pariwisata Bali
340
49
2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
341
48
2008 Pendanaan Pendidikan
342
47
2008 Wajib Belajar
343
46
2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
344
45
2008 Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah
345
43
2008 Air Tanah
346
44
2008 Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
347
42
2008 Pengelolaan Sumber Daya Air
348
41
2008 Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
349
40
2008 Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua
350
39
2008 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
351
38
2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
352
37
2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
353
36
2008 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
354
35
2008 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
355
34
2008 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
356
33
2008 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
357
32
2008 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
358
31
2008 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima
359
30
2008 Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan
360
29
2008 Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Dan Bahan Nuklir
361
28
2008 Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan
362
27
2008 Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
363
26
2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
364
25
2008 Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
365
24
2008 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Dan Geofisika
366
23
2008 Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
367
22
2008 Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana
368
20
2008 Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian
369
19
2008 Kecamatan
370
18
2008 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
371
17
2008 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
372
16
2008 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
373
21
2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
374
14
2008 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
375
12
2008 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
376
13
2008 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
377
15
2008 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya
378
11
2008 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
379
10
2008 Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
380
9
2008 Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
381
8
2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
382
7
2008 Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
383
6
2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
384
5
2008 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada Pt Kertas Blabak
385
4
2008 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada Pt Kertas Basuki Rachmat
386
3
2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
387
2
2008 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan
388
1
2008 Investasi Pemerintah
389
82
2007 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
390
81
2007 Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
391
80
2007 Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
392
79
2007 Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung
393
78
2007 Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah
394
77
2007 Lambang Daerah
395
76
2007 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
396
75
2007 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
397
74
2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kereta Api Indonesia
398
73
2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kertas Leces
399
72
2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pupuk Sriwidjaja
400
71
2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Boma Bisma Indra
401
70
2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Kereta Api
402
69
2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
403
68
2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara Xiv
404
67
2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha
405
66
2007 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
406
65
2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia
407
64
2007 Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada Pt Kereta Api Indonesia (Persero)
408
63
2007 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian
409
62
2007 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional
410
61
2007 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Sosial
411
60
2007 Konservasi Sumber Daya Ikan
412
59
2007 Kegiatan Usaha Panas Bumi
413
57
2007 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
414
58
2007 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi
415
56
2007 Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
416
55
2007 Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan
417
54
2007 Pelaksanaan Pengangkatan Anak
418
53
2007 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Wijaya Karya
419
52
2007 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Jasa Marga
420
51
2007 Indikasi-Geografis
421
50
2007 Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
422
49
2007 Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
423
48
2007 Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
424
47
2007 Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
425
46
2007 Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
426
45
2007 Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
427
44
2007 Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Negara Indonesia Tbk.
428
43
2007 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
429
42
2007 Waralaba
430
41
2007 Organisasi Perangkat Daerah
431
40
2007 Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
432
39
2007 Pengelolaan Uang Negara/Daerah
433
38
2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
434
37
2007 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
435
36
2007 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
436
35
2007 Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, Dan Difusi Teknologi
437
34
2007 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
438
33
2007 Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif
439
32
2007 Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
440
31
2007 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
441
30
2007 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
442
29
2007 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
443
28
2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
444
27
2007 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
445
26
2007 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
446
25
2007 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
447
24
2007 Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat
448
23
2007 Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia
449
22
2007 Perubahan Batas Wllayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa
450
21
2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
451
20
2007 Partai Politik Lokal Di Aceh
452
19
2007 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
453
18
2007 Pendanaan Keolahragaan
454
17
2007 Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga
455
16
2007 Penyelenggaraan Keolahragaan
456
15
2007 Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
457
14
2007 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya
458
13
2007 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
459
12
2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
460
11
2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
461
10
2007 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
462
9
2007 Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
463
8
2007 Investasi Pemerintah
464
7
2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
465
6
2007 Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
466
5
2007 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur
467
3
2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
468
4
2007 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan
469
2
2007 Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
470
1
2007 Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
471
44
2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kertas Kraft Aceh
472
55
2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pertani
473
54
2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Kereta Api
474
53
2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Semen Kupang
475
52
2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
476
51
2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Dirgantara Indonesia
477
50
2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pupuk Sriwidjaja
478
49
2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perikanan Nusantara
479
48
2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kliring Berjangka Indonesia
480
47
2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kertas Leces
481
46
2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
482
45
2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Merpati Nusantara Airlines
483
43
2006 Perizinan Reaktor Nuklir
484
42
2006 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
485
41
2006 Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing
486
40
2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
487
39
2006 Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
488
37
2006 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
489
38
2006 Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua Dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua Dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Beserta Janda/Dudanya
490
36
2006 Pencarian Dan Pertolongan
491
35
2006 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa
492
34
2006 Jalan
493
33
2006 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
494
32
2006 Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)
495
29
2006 Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
496
31
2006 Sistem Pelatihan Kerja Nasional
497
30
2006 Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara
498
27
2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
499
28
2006 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
500
26
2006 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
501
25
2006 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2006 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
502
24
2006 Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
503
23
2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kertas Kraft Aceh
504
22
2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Sang Hyang Seri
505
21
2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kereta Api Indonesia
506
20
2006 Irigasi
507
19
2006 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
508
18
2006 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
509
17
2006 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
510
16
2006 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
511
15
2006 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
512
14
2006 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/ Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
513
13
2006 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/ Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
514
12
2006 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
515
11
2006 Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
516
10
2006 Penjualan Saham Milik Negara Perublik Indonesia Pada Pt Bank Permata Tbk Dan Pt Bank Lippo Tbk
517
9
2006 Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
518
8
2006 Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
519
7
2006 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan
520
6
2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
521
5
2006 Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
522
4
2006 Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
523
3
2006 Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelemasi Kabupaten Kupang
524
2
2006 Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
525
1
2006 Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
526
60
2005 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kertas Kraft Aceh
527
52
2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan
528
51
2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
529
50
2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
530
49
2005 Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
531
45
2005 Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
532
44
2005 Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan
533
43
2005 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara
534
80
2005 Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu
535
79
2005 Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
536
78
2005 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara
537
77
2005 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
538
76
2005 Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Publikasi Informasi Atas Pengelolaan Surat Utang Negara
539
75
2005 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
540
74
2005 Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasamenjadi Kabupaten Polewali Mandar
541
73
2005 Kelurahan
542
72
2005 Desa
543
71
2005 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya
544
70
2005 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
545
69
2005 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
546
68
2005 Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
547
67
2005 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
548
66
2005 Perubahan Ke Tujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
549
65
2005 Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
550
64
2005 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
551
63
2005 Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
552
62
2005 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik
553
61
2005 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kereta Api Indonesia
554
59
2005 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Merpati Nusantara Airlines
555
58
2005 Pengelolaan Keuangan Daerah
556
57
2005 Hibah Kepada Daerah
557
56
2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah
558
55
2005 Dana Perimbangan
559
54
2005 Pinjaman Daerah
560
53
2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
561
48
2005 Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
562
47
2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
563
46
2005 Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
564
42
2005 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia
565
41
2005 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak
566
40
2005 Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten
567
39
2005 Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
568
38
2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian
569
37
2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
570
36
2005 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
571
35
2005 Pungutan Atas Barang Ekspor Tententu
572
34
2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hul Minyak Dan Gas Bumi
573
33
2005 Tata Cara Privatisasi Perusahaan Terbatas (Persero)
574
32
2005 Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan
575
31
2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara
576
30
2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
577
29
2005 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
578
28
2005 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informasi
579
27
2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan
580
26
2005 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan
581
25
2005 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
582
24
2005 Standar Akuntansi Pemerintahan
583
23
2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
584
22
2005 Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
585
21
2005 Keamanan Hayati Produk Rekayasa
586
20
2005 Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Keamanan Hayati Produk Rekayasa
587
19
2005 Standar Nasional Pendidikan
588
18
2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian
589
17
2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
590
16
2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
591
15
2005 Jalan Tol
592
14
2005 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
593
13
2005 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
594
12
2005 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
595
11
2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
596
10
2005 Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor
597
9
2005 Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (Ppd)
598
8
2005 Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit
599
7
2005 Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Komisi Banding Merek
600
6
2005 Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
601
5
2005 Penyertaan Modal Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
602
4
2005 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata
603
3
2005 Perubaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
604
2
2005 Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
605
1
2005 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
606
37
2004 Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
607
42
2004 Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pns
608
55
2004 Perubaan Kelima Atas Pp Nomor 145 Taun 2000 Tentahg Kelompok Barang Kena Pajak Penjualan Atas Barang Mewa
609
54
2004 Majelis Rakyat Papua
610
53
2004 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Ri Pada Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Inutani Ii Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Inutani V
611
52
2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Inutani V.
612
51
2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Inutani Iv.
613
50
2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Inutani Iii.
614
49
2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Inutani Ii.
615
48
2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Inutani I.
616
47
2004 Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama
617
46
2004 Pencabutan Atas Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Urusan Logistik
618
45
2004 Perlindungan Hutan
619
44
2004 Perencanaan Kehutanan
620
43
2004 Pelaksanaan Upaya Peningkatan Keejahteraan Lanjut Usia
621
41
2004 Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Pada Makamah Agung
622
40
2004 Pemindaan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Wilayah Kota Payakumbuh Ke Sarilamak Di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota
623
39
2004 Pemindaan Ibukota Kabupaten Solok Dari Wilayah Kota Solok Ke Kayu Aro Sukarami (Arosuka) Di Wilaya Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok
624
38
2004 Pemindaan Ibukota Kabupaten Keulauan Riau Dari Wilayah Kota Tanjung Pinang Ke Bandar Sri Bentan Di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau
625
36
2004 Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi
626
35
2004 Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
627
34
2004 Penggabungan Perussaaan Perseroan (Persero) Pt Penerbit Dan Toko Buku Pradnya Paramita Ke Dalam Perusaaan.
628
33
2004 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Bank Permata Tbk., Pt Bank Central Asia Tbk., Pt Bank Internasional Indonesia Tbk., Pt Bank Niaga Tbk., Dan Pt Bank Danamon, Tbk.
629
32
2004 Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
630
31
2004 Tarif Atas Jenis Pnbp Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
631
30
2004 Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna Di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
632
29
2004 Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc)
633
28
2004 Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan
634
27
2004 Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah
635
26
2004 Perubahan Nama Dari Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe
636
25
2004 Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
637
24
2004 Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dprdlembaga Penjamin Simpanan
638
23
2004 Badan Nasional Sertifikasi Profesi
639
22
2004 Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
640
21
2004 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
641
20
2004 Rencana Kerja Pemerintah
642
19
2004 Perubahan Atas Pp Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan
643
18
2004 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I
644
17
2004 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
645
16
2004 Penatagunaan Tanah
646
15
2004 Perusahaan Umu (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
647
14
2004 Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah
648
13
2004 Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial
649
12
2004 Perubahan Atas Pp Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal
650
11
2004 Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Adhi Karya
651
10
2004 Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero Di Bidang Pengelolaan Aset
652
9
2004 Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara
653
8
2004 Perubahan Atas Pp Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan
654
7
2004 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Pnbp Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian
655
6
2004 Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara
656
5
2004 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
657
4
2004 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Pnbp Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
658
3
2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Rajawali Nusantara Indonesia.
659
2
2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero (Persero) Pt Perusahaan Gas Negara
660
1
2004 Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan.
661
64
2003 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pembangunan Perumahan.
662
63
2003 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.
663
62
2003 Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum Serta Pimpinan Dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum.
664
61
2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
665
60
2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Damri.
666
59
2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan.
667
58
2003 Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Gas Negara.
668
57
2003 Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
669
56
2003 Penetapan Universitas Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Milik Negara.
670
55
2003 Tanda Kehormatan Satyalencana Pendidikan.
671
54
2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
672
53
2003 Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
673
52
2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pal Indonesia.
674
51
2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia Ii.
675
50
2003 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
676
49
2003 Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Rakyat Indonesia.
677
48
2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroaan (Persero) Pt Ank Rakyat Indonesia.
678
47
2003 Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerjaan Dari Pekerja.
679
46
2003 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
680
45
2003 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral.
681
44
2003 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan.
682
43
2003 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
683
42
2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta.
684
41
2003 Pelimpahan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
685
40
2003 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
686
39
2003 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.
687
38
2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
688
37
2003 Penetapan Pensiun Pokok Pensiun Purnawirawan/Wirakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim Piatu Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
689
36
2003 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Purnawirawan/Wirakawuri Atau Dua, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
690
35
2003 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama, Serta Janda/Dudanya.
691
34
2003 Penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya.
692
33
2003 Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Admonistratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone.
693
32
2003 Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa.
694
31
2003 Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambvangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
695
30
2003 Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
696
29
2003 Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Dari Wilayah Kota Bau-Bau Ke Pasarwajo Di Wilayah Kabupaten Buton.
697
28
2003 Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun.
698
27
2003 Penjualan Saham Milik Negara Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Mandiri.
699
26
2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Mandiri.
700
25
2003 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan(Persero) Pt Bank Bumi Daya, Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Dagang Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Ekspor Impor Indonesia Dan Perusahaan Perseroan
701
24
2003 Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.
702
23
2003 Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
703
22
2003 Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Dharma Niaga Dan Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Dharma Niaga Ke Dalam
704
21
2003 Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional.
705
20
2003 Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.
706
19
2003 Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
707
18
2003 Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara Dari Wilayah Kota Lhokseumawe Ke Lhoksukon Di Wilayah Kabupaten Aceh Utara
708
17
2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Jasa Rahardja.
709
16
2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Asuransi Jiwasraya.
710
15
2003 Perubahan Peruntukan Dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Tambang Batubara Bukit Asam Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998.
711
14
2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
712
13
2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tni.
713
12
2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Ptun, Dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001.
714
11
2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001.
715
10
2003 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Asuransi Ekspor Indonesia.
716
9
2003 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
717
8
2003 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
718
7
2003 Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog
719
6
2003 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
720
5
2003 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
721
4
2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
722
3
2003 Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
723
2
2003 Peraturan Disiplin Anggota Polri
724
1
2003 Pemberhentian Anggota Polri
725
68
2002 Ketahanan Pangan
726
67
2002 Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
727
66
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Damri.
728
65
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Varuna Tirta Prakasya.
729
64
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Varuna Tirta Prakasya.
730
63
2002 Hutan Kota
731
62
2002 Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah.
732
61
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah
733
60
2002 Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pemberlakuan Pembentukan Kota Lhokseumawe.
734
59
2002 Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
735
58
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan Di Bidang Jasa Riset Kelautan Dan Perikanan
736
57
2002 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Tambang Batubara Bukit Asam.
737
56
2002 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Indonesia Farma Tbk.
738
55
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Tambang Batubara Bukit Asam.
739
54
2002 Usaha Perikanan
740
53
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Angutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan.
741
52
2002 Pernyetaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt. Dirgantara Indonesia Pt. Pal Indonesia, Pt. Pindad, Pt. Dahana, Pt. Krakatau Steel, Pt. Barata Indonesia, Pt. Boma Bisma Indra, Pt. Industri Kereta Api, Pt. Industri Telekomunikasi Indone
742
51
2002 Perkapalan
743
50
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
744
49
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian
745
48
2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001
746
47
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Sosial
747
46
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
748
45
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
749
44
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
750
43
2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
751
42
2002 Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
752
41
2002 Kenaikan Jabatan Dan Pangkat Hakim
753
40
2002 Penundaan Keempat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
754
39
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
755
38
2002 Daftar Koordinat Geografis Titik?Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
756
37
2002 Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan
757
36
2002 Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.
758
35
2002 Dana Reboisasi
759
34
2002 Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan
760
33
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Luar Negeri
761
32
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
762
31
2002 Perusahaan Umum (Perum) Damri
763
30
2002 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Indosat Tbk.
764
29
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Merpati Nusantara Airlines
765
28
2002 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
766
27
2002 Pengelolaan Limbah Radioaktif
767
26
2002 Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
768
25
2002 Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan
769
24
2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang?Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Unda
770
23
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Gas Negara
771
22
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelayaran Nasional Indonesia
772
21
2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah
773
20
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
774
19
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura I
775
18
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iii
776
17
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia Ii
777
16
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia I
778
15
2002 Karantina Ikan
779
14
2002 Karantina Tumbuhan
780
13
2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
781
12
2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
782
11
2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
783
10
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
784
9
2002 Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
785
8
2002 Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara
786
7
2002 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
787
6
2002 Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek
788
5
2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Entang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Ari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
789
4
2002 Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia An Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Enjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural
790
3
2002 Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
791
2
2002 Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
792
1
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Ada Lembaga Sensor Film Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
793
77
2001 Irigasi
794
46
2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asuransi Ekspor Indonesia
795
85
2001 Penundaan Ketiga Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.
796
84
2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan.
797
83
2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
798
82
2001 Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air
799
81
2001 Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman
800
80
2001 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Wisma Nusantara International
801
79
2001 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Socfin Indonesia
802
78
2001 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk.
803
76
2001 Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
804
75
2001 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang?Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan?Ketentuan Pokok Pertambangan
805
74
2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun
806
73
2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1987 Tentang Penetapan Dan Penggunaan Laba Serta Cara Pengurusan Dan Penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
807
72
2001 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
808
71
2001 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah
809
70
2001 Kebandarudaraan
810
69
2001 Kepelabuhanan
811
68
2001 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Dalam Negeri
812
67
2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
813
66
2001 Retribusi Daerah
814
65
2001 Pajak Daerah
815
64
2001 Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
816
63
2001 Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
817
62
2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv
818
61
2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Listrik Negara
819
60
2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
820
59
2001 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
821
58
2001 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
822
57
2001 Badan Perlindungan Konsumen Nasional
823
56
2001 Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
824
55
2001 Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
825
54
2001 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional
826
53
2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura Ii
827
52
2001 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
828
51
2001 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
829
50
2001 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
830
49
2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Dok Dan Perkapalan Surabaya
831
48
2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
832
47
2001 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
833
45
2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
834
44
2001 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata
835
43
2001 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial
836
42
2001 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
837
41
2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
838
40
2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol
839
39
2001 Penyelenggaraan Dekonsentrasi
840
38
2001 Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya
841
37
2001 Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim, Dan Pejabat Negara
842
36
2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1993
843
35
2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
844
34
2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
845
33
2001 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim?Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
846
32
2001 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim?Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia
847
31
2001 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya.
848
30
2001 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya.
849
29
2001 Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia
850
28
2001 Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
851
27
2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
852
26
2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 Nomor 6 Tahun 1997
853
25
2001 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah
854
24
2001 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Lokananta Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Pembubaran Perusahaan Negara Lokananta
855
23
2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Tabungan Negara
856
22
2001 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perhotelan Dan Perkantoran Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Hotel Indonesia Natour
857
21
2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
858
20
2001 Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
859
19
2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kimia Farma
860
18
2001 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Urusan Logistik
861
17
2001 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
862
16
2001 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
863
15
2001 Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural
864
14
2001 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
865
13
2001 Penundaan Kembali Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
866
12
2001 Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
867
11
2001 Informasi Keuangan Daerah
868
10
2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Indonesia Farma
869
9
2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Gas Negara
870
8
2001 Pupuk Budidaya Tanaman
871
7
2001 Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah
872
6
2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Jasa Raharja
873
5
2001 Pemberhentian Pegawai Negeri Dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada Bekas Propinsi Timor Timur
874
4
2001 Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan
875
3
2001 Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan
876
2
2001 Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
877
1
2001 Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
878
80
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kliring Dan Jaminan Bursa Komoditi
879
155
2000 Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara
880
154
2000 Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara
881
153
2000 Penetapan Universitas Gadjah Mada Sebagai Badan Hukum Milik Negara
882
152
2000 Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara
883
151
2000 Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
884
150
2000 Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
885
149
2000 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua
886
148
2000 Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang?Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah?Daerah Tertentu
887
147
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
888
146
2000 Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
889
145
2000 Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
890
144
2000 Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
891
143
2000 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
892
142
2000 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
893
141
2000 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan
894
140
2000 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
895
139
2000 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek
896
138
2000 Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
897
137
2000 Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
898
136
2000 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
899
135
2000 Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
900
134
2000 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
901
133
2000 Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia
902
132
2000 Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian
903
131
2000 Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
904
130
2000 Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil
905
129
2000 Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah
906
128
2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta
907
127
2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Harapan Kita Jakarta
908
126
2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
909
125
2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
910
124
2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Sanglah Denpasar
911
123
2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang
912
122
2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang
913
121
2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta
914
120
2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang
915
119
2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung
916
118
2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta
917
117
2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta
918
116
2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
919
115
2000 Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
920
114
2000 Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
921
113
2000 Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
922
112
2000 Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
923
111
2000 Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat
924
110
2000 Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
925
109
2000 Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
926
108
2000 Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
927
107
2000 Pinjaman Daerah
928
106
2000 Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
929
105
2000 Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
930
104
2000 Dana Perimbangan
931
103
2000 Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
932
102
2000 Standardisasi Nasional
933
101
2000 Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
934
100
2000 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
935
99
2000 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
936
98
2000 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
937
97
2000 Formasi Pegawai Negeri Sipil
938
96
2000 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
939
95
2000 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha
940
94
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
941
93
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia I
942
92
2000 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
943
91
2000 Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
944
90
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Ii
945
89
2000 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sa
946
88
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv
947
87
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
948
86
2000 Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
949
85
2000 Penambahan Pernyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Wijaya Karya
950
84
2000 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
951
83
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998
952
82
2000 Karantina Hewan
953
81
2000 Kenavigasian
954
79
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Batan Teknologi
955
78
2000 Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara Dan Janda/Dudanya
956
77
2000 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya
957
76
2000 Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia Dan Pejabat Lain Yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat Atau Disetarakan Dengan Menteri Negara
958
75
2000 Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara
959
74
2000 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara
960
73
2000 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya
961
72
2000 Penyesuaian Pensiun Pokok Mantan Pimpinan Dan Hakim Anggota Mahkamah Agung Serta Janda/Dudanya
962
71
2000 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
963
70
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
964
69
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Kimia Farma
965
68
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan (Persero) Pt. Bank Tabungan Negara Dalam Rangka Program Rekapitulasi Bank Umum
966
67
2000 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlakupada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (Lapan)
967
66
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iii
968
65
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Pos Indonesia
969
64
2000 Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
970
63
2000 Keselamatan Dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
971
62
2000 Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat
972
61
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya
973
60
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993
974
59
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peratu
975
58
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Indonesia Farma
976
57
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Pelabuhan Indonesia Iv
977
56
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Kereta Api Indonesia
978
55
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Pelabuhan Indonesia I
979
54
2000 Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
980
53
2000 Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit
981
52
2000 Penyelenggaraan Telekomunikasi
982
51
2000 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama
983
50
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv
984
49
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta
985
48
2000 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang
986
47
2000 Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pengesahan Dan Pelantikan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
987
46
2000 Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan
988
45
2000 Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
989
44
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelayaran Nasional Indonesia
990
43
2000 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau
991
42
2000 Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
992
41
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asuransi Jasa Indonesia
993
40
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Danareksa
994
39
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tenaga Kependidikan
995
38
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
996
37
2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia
997
36
2000 Pendirian Perjan Jawatan Televisi Republik Indonesia
998
35
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura I
999
34
2000 Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)
1000
33
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv
1001
32
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
1002
31
2000 Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
1003
30
2000 Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
1004
29
2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
1005
28
2000 Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
1006
27
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)Pt Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
1007
26
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Telekomunikasi Tbk.
1008
25
2000 Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
1009
24
2000 Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai
1010
23
2000 Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera
1011
22
2000 Penetapan Bentuk Pt Perusahaan Pilot Proyek Berdikari Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
1012
21
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Konversi Energi Abadi (Pt Koneba)
1013
20
2000 Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
1014
19
2000 Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1015
18
2000 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
1016
17
2000 Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum
1017
16
2000 Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
1018
15
2000 Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura Dari Kota Jayapura Ke Wilayah Sentanidi Kabupaten Jayapura
1019
14
2000 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan
1020
13
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum
1021
12
2000 Pencarian Dan Pertolongan
1022
11
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kertas Leces
1023
10
2000 Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
1024
9
2000 Gaji Pokok Pimpinan Dan Hakim Anggota Mahkamah Agung
1025
8
2000 Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama
1026
7
2000 Kepelautan
1027
6
2000 Perusahaan Jawatan (Perjan)
1028
5
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri
1029
4
2000 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Tambang Batubara Bukit Asam
1030
3
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara
1031
2
2000 Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Industri Soda Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Garam
1032
1
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagia
JDIH Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIH adalah adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.
© 2018 JDIH Kota Singkawang Follow Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Singkawang : Facebook Twitter Linked Youtube