No Nomor
Peraturan
Tahun Judul Status Link
1
73
2015 Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional
2
87
2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Mencabut Perpres No. 51 Th. 2005, Perpres No. 68 Th. 2005, Perpres No. 1 Th. 2007
3
77
2015 Pedoman Organisasi Rumah Sakit Mencabut ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 10 Keputusan Presiden No. 40 Th. 2001
4
75
2015 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 Mencabut Perpres No. 23 Th. 2011
5
38
2015 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Mencabut Perpres No. 67 Tahun 2005
6
2
2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 - 2019
7
52
2012 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa
8
51
2012 Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi
9
50
2012 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh
10
49
2012 Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
11
48
2012 Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
12
47
2012 Tim Pengamat Indonesia Dalam International Monitoring Team Di Filipina Selatan
13
46
2012 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Teknik Militer (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Military Technica
14
45
2012 Perubahan Atas Keputusan Presiden No 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
15
44
2012 Institut Teknologi Bandung Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
16
43
2012 Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
17
42
2012 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis
18
41
2012 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor
19
40
2012 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovenia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government
20
39
2012 Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
21
38
2012 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012
22
37
2012 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
23
36
2012 Penugasan Kepada Pt Pelabuhan Indonesia Ii (Persero) Untuk Membangun Dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok
24
35
2012 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window
25
34
2012 Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan/Atau Wilayah Perbatasan Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Bertugas Secara Penuh Pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan/Atau Wilayah Perbatasan
26
33
2012 Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
27
32
2012 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government
28
31
2012 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Maroko Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic
29
30
2012 Pengesahan International Convention Maritime Search And Rescue, 1979 With Annex And 1998 Amendments To The International Convention On Maritime Search And Rescue, 1979 (Resolution Maritime Safety Committee 70 (69)) (Konvensi Internat
30
29
2012 Pengesahan Annex Iii, Annex Iv, Annex V, And Annex Vi Of The International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships 1973 As Modified By The Protocol Of 1978 Relating Thereto (Lampiran Iii, Lampiran Iv, Lampir
31
27
2012 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Govern
32
26
2012 Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional
33
25
2012 Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Pornografi
34
24
2012 Pengesahan Agreement Between The Goverment Og The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect
35
23
2012 Pengesahan Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Republic Of Zimbabwe For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital Gaius (persetujuan
36
22
2012 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Kominte Ekonomi Nasional
37
21
2012 Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan Dan Kerja Sama Menyeluruh Antara Republik Indonesia, Di Satu Pihak, Dan Komunitas Eropa Beserta Negara-Negara Anggotanya, Di Pihak Lainnya (Framework Agreement On Comprehensive Pa
38
20
2012 Pengesahan Agreement On The Privileges And Immunities Of The Association Of Southeast Asian Nations (Persetujuan Tentang Keistimewaan Dan Kekebalan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
39
19
2012 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kroasia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government
40
18
2012 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Inco
41
17
2012 Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden
42
16
2012 Rencana Umum Penanaman Modal
43
15
2012 Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
44
14
2012 Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komite Inovasi Nasional
45
13
2012 Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
46
12
2012 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
47
11
2012 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Gove
48
10
2012 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan
49
9
2012 Penugasan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Dan Jaksa Agung Untuk Melakukan Penanganan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Terkait Kasus Pt Bank Century, Tbk., Yang Berada Di Luar Negeri
50
8
2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
51
7
2012 Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan Dan Taman Hutan
52
6
2012 Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang
53
5
2012 Pengesahan Final Acts Of The Plenipotentiary Conference, Guadalajara, 2010 (Akta-Akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh, Guadalajara, 2010)
54
4
2012 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah
55
3
2012 Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
56
2
2012 Komite Nasional Keselamatan Transportasi
57
1
2012 Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
58
96
2011 Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2012
59
95
2011 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The
60
94
2011 Badan Informasi Geospasial
61
93
2011 Kebun Raya
62
92
2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
63
91
2011 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara
64
0
0 Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
65
89
2011 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Majelis Antarparlemen Asean (Aipa) Mengenai Keistimewaan Dan Kekebalan Sekretariat Aipa Di Jakarta (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Asean Inter- Parliam
66
88
2011 Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
67
87
2011 Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Dan Karimun
68
86
2011 Pengembangan Kawasan Strategis Dan Infrastruktur Selat Sunda
69
85
2011 Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian
70
84
2011 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
71
83
2011 Penugasan Kepada Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Prasarana Dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta Dan Jalur Lingkar Jakarta- Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi
72
82
2011 Pengesahan Agreement Recognizing The International Legal Personality Of The International Rice Research Institute (persetujuan Pengakuan Status Hukum Internasional Atas Lembaga Penelitian Padi Internasional)
73
81
2011 Pengesahan Third Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia (protokol Ketiga Perubahan Traktat Persahabatan Dan Kerja Sama Di Asia Tenggara)
74
80
2011 Dana Perwalian
75
79
2011 Kunjungan Kapan Wisata (yacht) Asing Ke Indonesia
76
78
2011 Pengesahan Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expressions (konvensi Tentang Proteksi Dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya)
77
77
2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara
78
76
2011 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara
79
75
2011 Pengesahan Memorandum Of Understanding On Establishing The Asean - China Centre Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The People's Republic Of China
80
74
2011 Pengesahan Asean Multilateral Agreement On Air Services (persetujuan Multilateral Asean Tentang Jasa Angkutan Udara
81
73
2011 Pembangunan Bangunan Gedung Negara
82
72
2011 Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran Dan Persahabatan Republik Indonesia Dan Republik Demokratik Timur Leste
83
71
2011 Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
84
70
2011 Pengesahan Protocol 1 Designation Of Transit Transport Router And Facilities (protocol 1 Penetapan Rute-rute Dan Fasilitas Angkutan Transit)
85
69
2011 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur
86
68
2011 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
87
67
2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
88
66
2011 Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
89
65
2011 Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
90
64
2011 Pemeriksaan Kesehatan Dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia
91
63
2011 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
92
62
2011 Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, Dan Karo
93
61
2011 Rencana Aksi Nasional Penururnan Emisi Gas Rumah Kaca
94
60
2011 Penugasan Kepada Menteri Keuangan Untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitrase Hesham Al-warraq Di Bawah Organisasi Konferensi Islam
95
59
2011 Pengadaan Barang/jasa Untuk Penyelenggaraan South East Asian Games (sea Games) XXVI Tahun 2011 Dan Asean Para Games VI Tahun 2011
96
58
2011 Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Shanghai Republik Rakyat Tiongkok
97
57
2011 Pengesahan Letter Of Understanding For The Amendement Of The Product Specific Rules Set Out In Appendix 2 Of Annex 3 Of The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Goverment Of The Member C
98
56
2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
99
55
2011 Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Dan Takalar
100
54
2011 Pengesahan Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-negara Anggota D-8)
101
53
2011 Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji
102
52
2011 Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Pembayaran Pensiun Bulan September 2011
103
51
2011 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432 H /2011 M
104
50
2011 Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
105
49
2011 Pengesahan Asean Comprehensive Investment Agreement (persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)
106
48
2011 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penugasan Terhadap Pt Perusahaan Listrik Negara (persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara Dan Gas
107
47
2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
108
46
2011 Pembubaran Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
109
45
2011 Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan
110
44
2011 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Penggunaan Energi Atom Untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federat
111
43
2011 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
112
42
2011 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Maksud-maksud Damai (Agreement Between The Government of The Republic of Indoensia And The Government of The Republ
113
41
2011 Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
114
40
2011 Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
115
39
2011 Penghasilan Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia
116
38
2011 Penugasan Kepada Menteri Keuangan Untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitrase Di International Centre For Settlement Of Investment Disputes (icsid) Oleh Rafat Ali Rizvi
117
37
2011 Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People?s Republic Of China (protokol Kedua Untuk Mengubah Pers
118
36
2011 Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
119
35
2011 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
120
34
2011 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Arab Republic Of Egypt On Eco
121
33
2011 Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
122
32
2011 Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
123
31
2011 Pengesahan Framework Agreement On Trade Preferential System Among The Member States Of The Organization Of The Islamic Conference (persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Sistem Preferensi Perdagangan Antar Negara-negara Anggota Organisasi Konferensi Islam)
124
30
2011 Pengendalian Zoonosis
125
29
2011 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012
126
28
2011 Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah
127
27
2011 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011
128
26
2011 Pengesahan Agreement Establishing The Asian - Australia - New Zealand Free Trade Area (persetujuan Kawasan Perdagangan Bebas Asean - Australia - Selandia Baru)
129
25
2011 Pengesahan Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic Of China (persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja
130
24
2011 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Kerjasama Di Bidang Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Dan Pemuda (agreement Between The Republic Of Indonesia And The Goverment Of T
131
23
2011 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014
132
22
2011 Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Istambul, Turki
133
21
2011 Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Informasi Pusat
134
20
2011 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial
135
19
2011 Pengesahan International Sugar Agreement, 1992 (persetujuan Gula Internasional, 1992)
136
18
2011 Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
137
17
2011 Komisi Kepolisian Nasional
138
16
2011 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kabinet Menteri Ukraina Mengenai Kerjasama Eksplorasi Dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai ( Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Cabinet Of Ministers
139
15
2011 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan
140
14
2011 Bantuan Langsung Benih Ungul Dan Pupuk
141
13
2011 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federal Swiss Mengenai Pembebasan Visa Bersama Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Swiss Federal Counci
142
12
2011 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
143
11
2011 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah
144
10
2011 Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
145
9
2011 Penugasan Pusat Investasi Pemerintah Untuk Memberikan Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
146
8
2011 Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
147
7
2011 Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014
148
6
2011 Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2011
149
5
2011 Universitas Pertahanan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
150
4
2011 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Amerika Serikat Tentang Kerja Sama Ilmiah Dan Teknologi (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America On Scienti
151
3
2011 Staf Khusus Presiden Dan Staf Khusus Wakil Presiden
152
2
2011 Honorarium Bagi Anggota Dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
153
1
2011 Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta
154
88
2010 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung
155
87
2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Uang Kehormatan Dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan Di Pengadilan Negeri
156
86
2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Keormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
157
85
2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Uang Kehormatan Dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan Di Pengadilan Negeri
158
84
2010 Pengesahan Joint Convention On The Safety Of Spent Fuel Management And On The Safety Of Radioactive Waste Management (Konvensi Gabungan Tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas Dan Tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif)
159
83
2010 Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum; Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi; Dan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004
160
82
2010 Sekretariat Kabinet
161
81
2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
162
80
2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Kementerian Sekretariat Negara
163
79
2010 Pengesahan Agreement On The Asean Harmonized Electrical And Electronic Equipment Regulatory Regime (Persetujuan Asean Mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik Dan Elektronika)
164
78
2010 Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
165
77
2010 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
166
76
2010 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
167
75
2010 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
168
74
2010 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan
169
73
2010 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
170
72
2010 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
171
71
2010 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
172
70
2010 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan
173
69
2010 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
174
68
2010 Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan Mencabut Perpres Nomor 92 Tahun 2006
175
67
2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
176
66
2010 Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Keenam Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bi
177
65
2010 Pendirian Univeritas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, Dan Universitas Musamus
178
64
2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehata
179
63
2010 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik
180
62
2010 Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
181
61
2010 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
182
60
2010 Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Kelima Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bi
183
59
2010 Pengesahan Final Acts Universal Postal Union As The Result Of The 24TH Geneva Congres, Swiss 2008 (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, Sebagai Hasil Kongres Ke-24 Di Jenewa, Swiss 2008)
184
58
2010 Kementerian Sekretariat Negara Diubah Perpres No.80 Th.2010
185
57
2010 Pengesahan Agreement On Investment Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Betwen The Association Of Southeast Nations And The Peoples Republic Of China(persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja M
186
56
2010 Pengesahan Agreement On Trade In Services Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (persetujuan Perdagangan Ja
187
55
2010 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan
188
54
2010 Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
189
53
2010 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
190
52
2010 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
191
51
2010 Biaya Penyelenggaraan Haji Tahun 1431 H / 2010 M
192
50
2010 Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (formed Police Unit/fpu) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan
193
49
2010 Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dan Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-pulau Kecil Terluar Dan Wilayah Perbatasan
194
48
2010 Pengesahan Persetujuan Dukungan Penanaman Modal Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Amerika Serikat (investment Support Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America) Beser
195
47
2010 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Peru Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Peru On Technical And Econo
196
46
2010 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (bnpt)
197
45
2010 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Kerjasama Ekonomi (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Bulgaria On Economic Cooperation)
198
44
2010 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The
199
43
2010 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The
200
42
2010 Komite Kebijakan Industri Pertahanan
201
41
2010 Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014
202
40
2010 Pengesahan Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (persetujuan Mengenai Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Ker
203
39
2010 Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
204
38
2010 Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
205
37
2010 Syarat Dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
206
36
2010 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
207
35
2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
208
34
2010 Badan Intelijen Negara (status: Mencabut Sebagian KP103/2001 Dan KP110/2001)
209
33
2010 Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
210
32
2010 Komite Inovasi Nasional
211
31
2010 Komite Ekonomi Nasional
212
30
2010 Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Dan Protokolnya Yang Ditandatangani Di Kuala Lumpur Tanggal 12 September 1991 (protocol Amending The Agreement Between The G
213
29
2010 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
214
28
2010 Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia
215
27
2010 Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Harian Dan Anggota Dewan Energi Nasional
216
26
2010 Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif
217
25
2010 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010
218
24
2010 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
219
23
2010 Badan Narkotika Nasional
220
22
2010 Program Indonesia Emas
221
21
2010 Pengawasan Ketenagakerjaan
222
20
2010 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Kuwait Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Kuwait On Economic And Techni
223
19
2010 Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
224
18
2010 Pengesahan Agreement On Investment Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Mengenai Penanaman Mo
225
17
2010 Pengesahan Instrument For The Amendment Of The Constitution Of The International Labour Organisation, 1997 (Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997)
226
16
2010 Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pidato Resmi Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya
227
15
2010 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
228
14
2010 Pengesahan Proposed Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Enhance Voice And Participation In The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Untuk Meningkatkan Sua
229
13
2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
230
12
2010 Badan Nasional Pengelola Perbatasan
231
11
2010 Kerja Sama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga Atau Badan Di Luar Negeri
232
10
2010 Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
233
9
2010 Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan
234
8
2010 Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
235
7
2010 Pengesahan Intergovernmental Agreement On The Asian Highway Network (Persetujuan Antar Negara Tentang Jaringan Jalan Asia)
236
6
2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
237
5
2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014
238
4
2010 Penugasan Kepada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas
239
3
2010 Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pemberantasan Terorisme (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Govern
240
2
2010 Pengesahan Asean Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)
241
1
2010 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerja Sama Di Bidang Eksplorasi Dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Governme
242
60
2009 Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padangpanjang Menjadi Institut Seni Indonesia Padangpanjang
243
59
2009 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
244
58
2009 Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Perth, Australia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia
245
57
2009 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Negara Republik Kazakhstan, Negara Republik Azerbaijan, Negara Kerajaan Bahrain, Negara Kesultanan Oman, Negara Republik Mozambique, Negara Republik Panama, Negara Republik Ekuador, Negara Bosnia Dan Herze
246
56
2009 Pembukaan Perutusan Tetap Republik Indonesia Untuk Association Of Southeast Asian Nations (Asean) Di Jakarta
247
55
2009 Pengesahan Final Acts Of The Plenipotentiary Conference, Antalya, 2006 (Akta-Akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh, Antalya, 2006)
248
54
2009 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan
249
53
2009 Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2010
250
52
2009 Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
251
51
2009 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010
252
50
2009 Pengesahan Agreement On Comprehensive Economic Partnership Among Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And Japan (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Jepang
253
49
2009 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Socialist Republic Of Srilanka On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official/Service Passports (Persetujuan Antara Pemerintah Republik
254
48
2009 Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
255
47
2009 Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara
256
46
2009 Pengesahan Amendment To The Convention On The Physical Protection Of Nuclear Material (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir)
257
45
2009 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
258
43
2009 Perubahan Keempat Atas Perpres No. 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden
259
43
2009 Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia
260
42
2009 Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dan Dokter Pendidik Klinis
261
41
2009 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M
262
40
2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
263
39
2009 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
264
38
2009 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Azerbaijan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of T
265
37
2009 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Paraguay Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The
266
36
2009 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Uzbekistan (Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Uzbekistan)
267
34
2009 Pengesahan Amendments To The Agreement Establishing The Asean Promotion Centre On Trade, Investment And Tourism (Perubahan Terhadap Persetujuan Mengenai Pendirian Pusat Promosi Asean Dibidang Perdagangan, Penanaman Modal Dan Pariwisata)
268
35
2009 Honorarium Bagi Anggota Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
269
33
2009 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Denmark Concerning The Promotion And Protection Of Investments (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah
270
31
2009 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M
271
30
2009 Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
272
27
2009 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
273
28
2009 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Azerbaijan Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Azerbaijan On Econom
274
29
2009 Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
275
26
2009 Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
276
25
2009 Pengesahan Asean Framework Agreement For The Integration Of Priority Sectors (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas)
277
24
2009 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis
278
23
2009 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura
279
22
2009 Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
280
21
2009 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010
281
20
2009 Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
282
19
2009 Pengesahan Asean Framework Agreement On Visa Exemption (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Mengenai Pembebasan Visa)
283
18
2009 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The R
284
17
2009 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Perencana
285
16
2009 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman
286
15
2009 Kedudukan Keuangan Bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
287
14
2009 Sekolah Tinggi Intelijen Negara
288
12
2009 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet
289
8
2009 Pengesahan Protocol Amending The Agreementand Protocol Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income (Protokol Perubahan Persetujuan Dan Protokol Antara Republik Indonesi
290
7
2009 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On
291
6
2009 Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat Di Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di
292
13
2009 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
293
11
2009 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
294
10
2009 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu
295
9
2009 Lembaga Pembiayaan
296
5
2009 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009
297
4
2009 Dukungan Kelancaran Penyelenggraan Pemilihan Umum Tahun 2009
298
3
2009 Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Dan Kesinambungan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Daru
299
2
2009 Bantuan Dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
300
1
2009 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 Tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan
301
74
2008 Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2009
302
73
2008 Penghasilan Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia
303
78
2008 Pengesahan International Tropical Timber Agreement, 2006 (Persetujuan Kayu Tropis Internasional, 2006)
304
76
2008 Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Me
305
72
2008 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009
306
77
2008 Pengesahan Memorandum Of Understanding On The Asean Power Grid (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Asean)
307
81
2008 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
308
80
2008 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
309
79
2008 Tunjangan Pengamanan Persandian
310
82
2008 Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
311
75
2008 Tata Cara Konsultasi Dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, Dan Kebijakan Administratif Yang Berkaitan Langsung Dengan Pemerintahan Aceh
312
71
2008 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Meksiko Serikat Tentang Kerja Sama Pendidikan Dan Kebudayaan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Mexican States On Educa
313
68
2008 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Yunani Tentang Kerjasama Kebudayaan Dan Pendidikan (Agreement Between The Government Of Republic Indonesia And The Government Of The Hellenic Republic On Cultural And Educ
314
67
2008 Pengesahan Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of The Netherlands On Mutual Administrative Assistance For The Proper Application Of Customs Law And For The Prevention, Investigation And Combating Of Customs Offences (Persetujuan An
315
66
2008 Pengesahan Persetujuan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Iran (Agreementon Promotion And Reciprocal Protection Of Investment Between The Government Of Repu
316
65
2008 Pengesahan Memorandum Of Understanding On Estabilishing The Asean-Korea Center Between The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Pendirian Asean-Korea Centre Antara
317
64
2008 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Brasil Mengenai Pembebasan Visa Untuk Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Federative Repub
318
63
2008 Pengesahan International Coffee Agreement 2007 (Persetujuan Kopi Internasional 2007)
319
70
2008 Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah
320
69
2008 Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
321
44
2008 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian Dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
322
60
2008 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Austrian Federal Government On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federal Austria
323
59
2008 Pengesahan Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata)
324
58
2008 Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Framework Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of
325
57
2008 Pengesahan Multilateral Agreement Among D-8 Member Countries On Administrative Assistance In Customs Matters (Persetujuan Multilateral Antar Negara-Negara Anggota D-8 Mengenai Bantuan Administratif Di Bidang Kepabeanan)
326
51
2008 Pengesahan Protocol To Implement The Third Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketiga Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bid
327
52
2008 Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
328
55
2008 Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tanggung Jawab Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
329
62
2008 Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pensiun, Dan Dana Alokasi Umum Bulan Oktober 2008
330
61
2008 Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
331
56
2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden
332
54
2008 Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
333
38
2008 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009
334
41
2008 Pengesahan Postal Payment Services Agreement (Persetujuan Layanan Pembayaran Pos)
335
40
2008 Pengesahan General Regulations Of The Universal Postal Union (Peraturan Umum Perhimpunan Pos Sedunia)
336
39
2008 Pengesahan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) Beserta Final Protocol To The Universal Postal Convention (Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia)
337
53
2008 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M
338
50
2008 Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
339
49
2008 Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
340
37
2008 Pengesahan Agreement To Establish And Implement The Asean Single Window (Persetujuan Untuk Membangun Dan Melaksanakan Asean Single Window) Beserta Protocol To Establish And Implement The Asean Single Window (Protokol Untuk Membangun Dan Melaksanakan Asea
341
48
2008 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
342
47
2008 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera
343
46
2008 Dewan Nasional Perubahan Iklim
344
45
2008 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan
345
43
2008 Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran Dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran
346
42
2008 Pembubaran Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno Dan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno
347
35
2008 Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia
348
34
2008 Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah Dan Teknisi Gigi
349
33
2008 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
350
31
2008 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Economic Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ceko Mengenai Kerjasama Ekonomi)
351
24
2008 Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia
352
23
2008 Uang Kehormatan Dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan Di Pengadilan Negeri
353
22
2008 Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat
354
36
2008 Pengesahan Agreement Between The Republic Of Indonesia And Japan For An Economic Partnership (Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi)
355
32
2008 Pengesahan Asean Agreement On Disaster Management And Emergency Response (Persetujuan Asean Mengenai Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Darurat)
356
28
2008 Kebijakan Industri Nasional
357
9
2008 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden
358
29
2008 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Finland On The Promotion And The Protection Of Investments (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Finlandia
359
30
2008 Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
360
27
2008 Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura
361
26
2008 Pembentukan Dewan Energi Nasional Dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional
362
25
2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
363
18
2008 Pengesahan Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People'S Republic Of China (Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Ke
364
17
2008 Pengesahan Persetujuan Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kolombia (Agreement On Economic And Technical Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of
365
6
2008 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indones
366
16
2008 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
367
21
2008 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentangunit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
368
20
2008 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
369
19
2008 Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
370
15
2008 Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008
371
14
2008 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008
372
13
2008 Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Dan Deputi Badan Pelaksana Pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
373
11
2008 Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
374
10
2008 Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window
375
12
2008 Dewan Sumber Daya Air
376
8
2008 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
377
7
2008 Kebijakan Umum Pertahanan Negara
378
5
2008 Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional
379
4
2008 Badan Pengelola Dana Abadi Umat
380
1
2008 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
381
3
2008 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1981 Tentang Penggunaan Sebagian Dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang Menuju/Dari Taman Miniatur Indonesia Indah Dan Arena Pramuka Cibubur
382
2
2008 Lembaga Penjaminan
383
93
2007 Tunjangan Kerja Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Lembaga Sensor Film
384
105
2007 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008
385
91
2007 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
386
112
2007 Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
387
111
2007 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
388
110
2007 Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2008
389
109
2007 Pengesahan Convention For The Conservation Of Southern Bluefin Tuna (Konvensi Tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan)
390
106
2007 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
391
104
2007 Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram
392
103
2007 Pengesahan Regional Convention On The Recognition Of Studies, Diplomas And Degrees In Higher Education In Asia And The Pacific (Konvensi Regional Mengenai Pengakuan Studi, Ijazah Dan Gelar Pendidikan Tinggi Di Asia Dan Pasifik)
393
102
2007 Pengesahan Convention On Technical And Vocational Education (Konvensi Mengenai Pendidikan Teknik Dan Kejuruan)
394
101
2007 Pengesahan International Convention Against Doping In Sport (Konvensi International Menentang Doping Dalam Olahraga)
395
100
2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Chile Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Chile On Economic And
396
92
2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Mengenai Kerja Sama Di Bidang Kebudayaan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Kor
397
87
2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Qatar Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The G
398
85
2007 Jaringan Data Spasial Nasional
399
84
2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Qatar Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government O
400
89
2007 Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
401
108
2007 Tunjangan Tenaga Kependidikan
402
107
2007 Honorarium Bagi Anggota Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
403
99
2007 Badan Sar Nasional
404
98
2007 Penghasilan Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia
405
95
2007 Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
406
94
2007 Pengendalian Dan Pengawasan Atas Pengadaan Dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik Dan Alat Kesehatan Yang Berfungsi Sebagai Obat
407
97
2007 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden
408
96
2007 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden Dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
409
90
2007 Badan Koordinasi Penanaman Modal
410
88
2007 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 Tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia
411
86
2007 Badan Pusat Statistik
412
80
2007 Pengesahan Agreement On Information Exchange And Establishment Of Communication Procedures (Persetujuan Tentang Pertukaran Informasi Dan Pembentukan Prosedur Komunikasi)
413
79
2007 Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di
414
78
2007 Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)
415
77
2007 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
416
76
2007 Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
417
30
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
418
29
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
419
83
2007 Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
420
82
2007 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
421
81
2007 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado
422
70
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Dan Penera
423
75
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan
424
74
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Budaya
425
73
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu
426
72
2007 Tunjangan Petugas Pemasyarakatan
427
71
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi
428
69
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan
429
68
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, Dan Adikara Siaran
430
67
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi
431
66
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
432
65
2007 Tunjangan Dosen
433
64
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
434
63
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
435
62
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
436
61
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
437
60
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan
438
59
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
439
58
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur
440
57
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
441
56
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika
442
55
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
443
54
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan,
444
53
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Dan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan
445
52
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan
446
51
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
447
50
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
448
49
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
449
48
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Agen
450
47
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
451
46
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
452
45
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
453
44
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
454
43
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
455
42
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial
456
41
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek
457
40
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi
458
39
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
459
38
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
460
37
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
461
36
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan
462
35
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
463
34
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
464
33
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
465
32
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ikan
466
31
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan
467
28
2007 Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
468
27
2007 Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
469
26
2007 Tunjangan Jabatan Struktural
470
25
2007 Tunjangan Jurusita Dan Jurusita Pengganti
471
24
2007 Tunjangan Panitera
472
23
2007 Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian Dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional
473
21
2007 Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And Bosnia And Herzegovina
474
22
2007 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan
475
20
2007 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M
476
18
2007 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008
477
19
2007 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet
478
17
2007 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
479
16
2007 Gaji Dan Penghasilan Serta Hak Lainnya Yang Sah Bagi Ketua Dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
480
15
2007 Hak Keuangan Dan Fasilitas Lain Ketua Dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
481
14
2007 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
482
13
2007 Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
483
12
2007 Pengesahan Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Perse
484
11
2007 Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama
485
10
2007 Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden Dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
486
9
2007 Pengesahan Agreement For The Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commission (Persetujuan Tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia)
487
8
2007 Pengesahan Convention On International Interests In Mobile Equipment (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak) Beserta Protocol To The Convention On International Interests In Mobile Equipmen On Matters Specific To Aircraft Equ
488
7
2007 Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
489
6
2007 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
490
5
2007 Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007
491
4
2007 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007
492
3
2007 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
493
2
2007 Pengesahan Asean Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata Asean)
494
1
2007 Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- Undangan
495
109
2006 Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut
496
112
2006 Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
497
111
2006 Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon
498
110
2006 Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi
499
108
2006 Penghasilan Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia
500
107
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor
501
106
2006 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa
502
105
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman Dan Operator Transmisi Sandi
503
100
2006 Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil Korban Konflik Dan/Atau Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka
504
102
2006 Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan Bidang Ekonomi Dan Perdagangan Secara Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Iran
505
104
2006 Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2007
506
103
2006 Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta
507
101
2006 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Iran Tentang Bantuan Administratif Timbal Balik Di Bidang Kepabeanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Governmen
508
99
2006 Pengesahan Persetujuan Tentang Kerjasama Ekonomi Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovakia (Agreement On Economic Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Slovak Republic)
509
98
2006 Pengesahan Seventh Additional Protocol To The Constitution Of The Universal Postal Union (Protokol Tambahan Ketujuh Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia)
510
97
2006 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ekuador Mengenai Pembebasan Visa (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Ecuador On Visa Exemption)
511
96
2006 Tunjangan Dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial
512
95
2006 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan
513
94
2006 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
514
93
2006 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2007
515
92
2006 Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
516
89
2006 Panitia Urusan Piutang Negara
517
91
2006 Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
518
90
2006 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
519
87
2006 Pembatalan Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Huruf N Dan Pasal 34 Ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati D
520
88
2006 Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Sebagai Petugas Pemasyarakatan
521
84
2006 Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
522
83
2006 Dewan Ketahanan Pangan
523
86
2006 Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
524
82
2006 Honorarium Anggota Dewan Pengarah Dan Dewan Pengawas, Dan Remunerasi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Dan Deputi Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi
525
85
2006 Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
526
81
2006 Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
527
80
2006 Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
528
79
2006 Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
529
78
2006 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong
530
77
2006 Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta Menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta
531
76
2006 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sum
532
75
2006 Komisi Penanggulangan Aids Nasional
533
74
2006 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005
534
73
2006 Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
535
72
2006 Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
536
71
2006 Penugasan Kepada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
537
70
2006 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 H/2006 M
538
69
2006 Pengesahan Agreement Between The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The Russian Federation On Economic And Development Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota
539
68
2006 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People'S Republic Of Bangladesh For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protoco
540
67
2006 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
541
65
2006 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
542
64
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Dan Penera
543
63
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan
544
62
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Aikara Siaran Dan Andalan Siaran
545
61
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi
546
60
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
547
59
2006 Tunjangan Dosen
548
58
2006 Tunjangan Tenaga Kependidikan
549
57
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
550
56
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
551
55
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
552
54
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
553
53
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan
554
52
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
555
51
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur
556
50
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
557
49
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika
558
48
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
559
47
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboraturium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan,
560
46
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Dan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan
561
45
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan
562
44
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
563
43
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
564
42
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
565
41
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Agen
566
40
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis Dan Pustakawan
567
39
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
568
38
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
569
36
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial
570
37
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
571
35
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Merek
572
34
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Statitisi
573
33
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
574
32
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
575
31
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Suveyor Pemetaan
576
30
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Penyehatan Lingkungan, Dan Teknik Bangun Dan Perumahan
577
29
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
578
28
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
579
27
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
580
26
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Penggangu Tanaman, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit, Dan Pengawas Benih Ikan
581
25
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan
582
24
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
583
23
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Humas
584
22
2006 Tunjangan Jurusita Dan Jurusita Pengganti
585
21
2006 Tunjangan Petugas Pemasyarakatan
586
20
2006 Tunjangan Panitera
587
19
2006 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007
588
66
2006 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
589
18
2006 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Iran Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia A
590
17
2006 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ekuador Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Ecuador On Econom
591
16
2006 Pengesahan Protocol To Amend The Basic Agreement On The Asean Industrial Cooperation Scheme (Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri Asean)
592
15
2006 Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
593
14
2006 Tunjangan Umum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
594
13
2006 Tunjangan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
595
12
2006 Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil
596
11
2006 Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja Menjadi Universitas Pendidikan Ganesha
597
10
2006 Badan Pertanahan Nasional
598
9
2006 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
599
8
2006 Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
600
7
2006 Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
601
6
2006 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Singapura Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
602
5
2006 Kebijakan Energi Nasional
603
4
2006 Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran
604
3
2006 Tunjangan Jabatan Struktural
605
2
2006 Penyesuaian Gaji Pokok Hakim
606
1
2006 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil
607
83
2005 Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
608
82
2005 Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi
609
81
2005 Badan Koordinasi Keamanan Laut
610
80
2005 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
611
79
2005 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 Tentang Pengadaan Besi Baja
612
78
2005 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
613
77
2005 Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan
614
76
2005 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten
615
75
2005 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
616
74
2005 Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2006
617
73
2005 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2006
618
72
2005 Pengesahan Agreement On The Network Of Aquaculture Centres In Asia And The Pacific As Amended By The Governing Council At Its 14Th Meeting, 28 March - 01 April 2003, Yangon, Myanmar (Persetujuan Mengenai Jaringan Pusat-Pusat Akuakultur Di Asia Dan Pasif
619
71
2005 Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
620
70
2005 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
621
69
2005 Peran Serta Lembaga/Perorangan Asing Dalam Rangka Hibah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
622
68
2005 Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden
623
67
2005 Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
624
66
2005 Honorarium Bagi Anggota Dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
625
65
2005 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
626
64
2005 Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
627
63
2005 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
628
62
2005 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
629
61
2005 Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional
630
60
2005 Pengesahan Framework Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Secretariat Of The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal On The Establishment Of A Basel Convention Regi
631
59
2005 Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas
632
58
2005 Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
633
57
2005 Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Dan Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar Menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
634
56
2005 Tim Monitoring Dan Evaluasi Program Subsidi Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin
635
55
2005 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
636
54
2005 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
637
53
2005 Gaji, Tunjangan, Dan Fasilitas Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
638
52
2005 Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
639
51
2005 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
640
50
2005 Lembaga Produktivitas Nasional
641
49
2005 Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
642
48
2005 Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
643
47
2005 Pengesahan Amendment To The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal (Amendemen Atas Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya Dan Pembuangannya)
644
46
2005 Pengesahan Montreal Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)
645
45
2005 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2006
646
44
2005 Pengesahan International Convention On Maritime Liens And Mortgages, 1993 (Konvensi Internasional Tentang Piutang Maritim Dan Mortgage, 1993)
647
43
2005 Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
648
42
2005 Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
649
41
2005 Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
650
40
2005 Staf Khusus Presiden
651
39
2005 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006
652
38
2005 Penghapusan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
653
37
2005 Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia
654
36
2005 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
655
35
2005 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
656
34
2005 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
657
33
2005 Pengesahan Beijing Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Beijing Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)
658
32
2005 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
659
31
2005 Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet
660
30
2005 Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
661
29
2005 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005
662
28
2005 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
663
27
2005 Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Dan Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi
664
26
2005 Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
665
25
2005 Tim Dokter KEPPRESidenan
666
24
2005 Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
667
23
2005 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
668
22
2005 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
669
21
2005 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan
670
20
2005 Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Merek
671
19
2005 Pembiayaan Sekunder Perumahan
672
18
2005 Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
673
17
2005 Komisi Kepolisian Nasional
674
16
2005 Dewan Riset Nasional
675
15
2005 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
676
14
2005 Kepaniteraan Mahkamah Agung
677
13
2005 Sekretariat Mahkamah Agung
678
12
2005 Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
679
11
2005 Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
680
10
2005 Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
681
9
2005 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
682
8
2005 Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
683
7
2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009
684
6
2005 Pengesahan Protocol On The Authentic Six-Language Text Of The Convention On International Civil Aviation, Chicago 1944 (Protokol Tentang Naskah Asli Bahasa Keenam Dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944)
685
5
2005 Pengesahan Protocol On The Authentic Quinquelingual Text Of The Convention On International Civil Aviation, Chicago 1944 (Protokol Tentang Naskah Asli Bahasa Kelima Dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944)
686
4
2005 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bolivar Venezuela Mengenai Kerjasama Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan
687
3
2005 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tajikistan
688
2
2005 Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
689
1
2005 Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
690
4
2004 Pengesahan Protocol To Amend The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa Asean)
691
3
2004 Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2005
692
2
2004 Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam
693
5
2004 Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I
694
1
2004 Perubahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar Menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
JDIH Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIH adalah adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.
© 2018 JDIH Kota Singkawang Follow Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Singkawang : Facebook Twitter Linked Youtube