No Nomor
Peraturan
Tahun Judul Status Link
1
62
2017 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Mencabut Permendagri No. 21 Th. 2007
2
6
2016 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 dan Nomor 68 Tahun 2015
3
80
2015 Pembentukan Produk Hukum Daeah Mencabut Permendagri No. 1 Th. 2014 dan Mencabut Permendagri No. 54 Th. 2009 (yang mengatur mengenai naskah dinas produk hukum daerah)
4
68
2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Mengubah Permendagri No. 60 Th. 2007, Permendagri No. 53 Th. 2009
5
57
2015 Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak
6
56
2015 Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Mencabut Permendari No. 39 Tahun 2015
7
52
2015 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
8
51
2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Mengubah Permendagri No. 44 Th. 2015
9
34
2012 Pemberian Izin Belajar Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
10
33
2012 Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
11
32
2012 Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
12
31
2012 Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut Dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
13
30
2012 Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota
14
29
2012 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
15
28
2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah
16
27
2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
17
26
2012 Pemberdayaan Masyarakat Yang Akan Menjadi Calon Dan Purna Tenaga Kerja Indonesia
18
25
2012 Batas Daerah Kabupaten Kudus Dengan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
19
24
2012 Batas Daerah Kota Salatiga Dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
20
23
2012 Batas Daerah Kabupaten Kendal Dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
21
22
2012 Batas Daerah Kabupaten Kudus Dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
22
21
2012 Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri
23
20
2012 Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
24
19
2012 Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah
25
18
2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Di Wilayah Provinsi
26
17
2012 Batas Daerah Kabupaten Malang Dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur
27
16
2012 Batas Daerah Kabupaten Malang Dengan Kota Batu Provinsi Jawa Timur
28
15
2012 Batas Daerah Kota Yogyakarta Dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
29
14
2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
30
13
2012 Monografi Desa dan Kelurahan
31
12
2012 Batas Daerah Kabupaten Bombana Dengan Kabupaten Kolaka Dan Batas Daerah Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara
32
11
2012 Batas Daerah Kota Tanggerang Selatan Dengan Kota Tanggerang Provinsi Banten
33
10
2012 Batas Daerah Kabupaten Wonosobo Dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wonosobo Dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
34
9
2012 Batas Daerah Kabupaten Wonosobo Dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah
35
8
2012 Batas Daerah Kabupaten Pati Dengan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
36
7
2012 Batas Daerah Kabupaten Wonosobo Dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah
37
6
2012 Batas Daerah Kabupaten Mojokerto Dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur
38
5
2012 Batas Daerah Kabupaten Tangerang Dengan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
39
4
2012 Batas Daerah Kabupaten Badung Dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali
40
3
2012 Batas Daerah Kabupaten Gianyar Dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali
41
2
2012 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
42
1
2012 Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran kebangsaan
43
73
2011 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012
44
72
2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011
45
71
2011 Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
46
70
2011 Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah
47
69
2011 Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012
48
68
2011 Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012
49
67
2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
50
66
2011 Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
51
65
2011 Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
52
64
2011 Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
53
63
2011 Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
54
62
2011 Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
55
61
2011 Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah
56
60
2011 Batas Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara
57
59
2011 Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat
58
58
2011 Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat
59
57
2011 Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
60
56
2011 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
61
55
2011 Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonom Baru
62
54
2011 Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
63
53
2011 Pembentukan Produk Hukum Daerah
64
52
2011 Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
65
51
2011 Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Provinsi Jawa Timur Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi
66
50
2011 Standar Sarana dan Prasarana Kantor Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
67
49
2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
68
48
2011 Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
69
47
2011 Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012
70
46
2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 - 2014
71
45
2011 Wilayah Aministrasi Pulau Kakabia
72
44
2011 Wilayah Aministrasi Pulau Berhala
73
43
2011 Wilayah Aministrasi Pulau Lereklerekan
74
42
2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri
75
41
2011 Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
76
40
2011 Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
77
39
2011 Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
78
38
2011 Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah
79
37
2011 Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
80
36
2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
81
35
2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
82
34
2011 Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Kementerian Dalam Negeri
83
33
2011 Pedoman Fasilitasi dan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
84
32
2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
85
31
2011 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
86
30
2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
87
29
2011 Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
88
28
2011 Pedoman Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan Dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan
89
27
2011 Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
90
26
2011 Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan Subbidang Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
91
25
2011 Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
92
24
2011 Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
93
23
2011 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
94
22
2011 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
95
21
2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
96
20
2011 Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
97
19
2011 Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu
98
18
2011 Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah
99
17
2011 Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas tertentu di daerah
100
16
2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah
101
15
2011 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011
102
14
2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
103
13
2011 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
104
12
2011 Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Banjar Dan Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
105
11
2011 Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
106
10
2011 Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat
107
9
2011 Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
108
8
2011 Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
109
7
2011 Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
110
6
2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
111
5
2011 Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011
112
4
2011 Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
113
3
2011 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
114
2
2011 Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah
115
66
2010 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011
116
65
2010 Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
117
64
2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
118
63
2010 Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Di Daerah
119
62
2010 Batas Daerah Kota Madiun Dengan Kabupaten Madiun Dan Batas Daerah Kota Madiun Dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur
120
61
2010 Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah
121
60
2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
122
59
2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah
123
58
2010 Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah
124
57
2010 Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan
125
56
2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
126
55
2010 Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
127
54
2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
128
53
2010 Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah
129
52
2010 Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
130
51
2010 Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011
131
50
2010 Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah
132
49
2010 Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah
133
48
2010 Pencabutan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 47/M-Ind/Per/7/2008, Nomor 23 Tahun 2008, Nomor Per.1
134
47
2010 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya
135
46
2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010
136
45
2010 Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Provinsi Sulawesi Tenggara
137
44
2010 Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia
138
43
2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
139
42
2010 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota
140
41
2010 Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
141
40
2010 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
142
39
2010 Badan Usaha Milik Desa
143
38
2010 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja
144
37
2010 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
145
36
2010 Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
146
35
2010 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
147
34
2010 Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
148
33
2010 Pedoman Pengelolaan Sampah
149
32
2010 Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
150
31
2010 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan
151
30
2010 Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut
152
29
2010 Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku
153
28
2010 Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Rpjmn) 2010-2014
154
27
2010 Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
155
26
2010 Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
156
25
2010 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
157
24
2010 Orientasi Kepemimpinan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
158
23
2010 Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru
159
22
2010 Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya
160
21
2010 Pedoman Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
161
20
2010 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
162
19
2010 Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
163
18
2010 Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi
164
17
2010 Pembentukan Dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Dan Kabupaten/Kota
165
16
2010 Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 - 2014
166
15
2010 Pelaporan Kematian Dan Penyebab Kematian
167
14
2010 Batas Daerah Kabupaten Banjar Dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
168
13
2010 Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
169
12
2010 Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain
170
11
2010 Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
171
10
2010 Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
172
9
2010 Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
173
8
2010 Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah
174
7
2010 Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah
175
6
2010 Batas Daerah Kabupaten Temanggung Dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
176
5
2010 Batas Daerah Kabupaten Temanggung Dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
177
4
2010 Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
178
3
2010 Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri
179
2
2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005 Tetang Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah Dan Pakar Keuangan
180
1
2010 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
181
1
2010 Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional
182
78
2009 Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
183
77
2009 Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
184
76
2009 Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
185
75
2009 Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
186
74
2009 Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah
187
73
2009 Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
188
72
2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
189
71
2009 Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010
190
70
2009 Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2010
191
69
2009 Percepatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha
192
68
2009 Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
193
67
2009 Batas Daerah Kabupaten Semarang Dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
194
66
2009 Batas Daerah Kabupaten Pemalang Dengan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
195
65
2009 Batas Daerah Kabupaten Pemalang Dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
196
64
2009 Batas Daerah Kabupaten Pekalongan Dengan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
197
63
2009 Batas Daerah Kabupaten Gresik Dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
198
62
2009 Batas Daerah Kabupaten Probolinggo Dengan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur
199
61
2009 Batas Daerah Kabupaten Kulonprogo Dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
200
60
2009 Batas Daerah Kabupaten Mojokerto Dengan Kota Batu Provinsi Jawa Timur
201
59
2009 Batas Daerah Kabupaten Mojokerto Dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
202
58
2009 Batas Daerah Kabupaten Mojokerto Dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
203
57
2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
204
56
2009 Pedoman penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
205
55
2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Diubah Permen No.72 Th.2009
206
54
2009 Tata Naskah Dinas Di lingkungan Pemerintah Daerah
207
53
2009 Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah
208
52
2009 Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 551 Tahun 2008 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Dana Hibah dari Sektor Pertambangan Dan Pelabuhan Khusus Tahun 2009
209
51
2009 Kurikulum Program Diploma IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri
210
50
2009 Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
211
49
2009 Pendelegasian wewenang Penyesuaian Gaji Pokok PNS di Lingkungan Depdagri
212
48
2009 Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
213
47
2009 Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010
214
46
2009 Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
215
45
2009 Standar kompetensi pengasuh Institut Pemerintahan Dalam Negeri
216
44
2009 Pedoman kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya dalam bidan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
217
43
2009 Pedoman Pelayanan kepada penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
218
42
2009 Pedoman Pelestarian Kebudayaan
219
41
2009 Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
220
40
2009 Pembinaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
221
39
2009 Pedoman Organisasi dan tata kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
222
38
2009 Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional.
223
37
2009 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Ke Istimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh
224
36
2009 Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri
225
35
2009 Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi.
226
34
2009 Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
227
33
2009 Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.
228
32
2009 Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Th.2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan DalamNegeri. Dicabut Permen No.39 Th.2009
229
31
2009 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
230
30
2009 Pelaksanaan Pendidikan Teknis Pemerintahan bagi Calon Camat.
231
29
2009 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Diubah Permen No.55,72 Th.2009
232
28
2009 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air.
233
27
2009 Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah.
234
26
2009 Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah.
235
25
2009 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2010
236
24
2009 Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
237
23
2009 Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah
238
22
2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.
239
21
2009 Pembatalan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Alokasi Penggunaan Lahan Blok I di Kawasan Efektif Pariwisata Padangbai Mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Candidasa Kabupaten Karangasem.
240
20
2009 Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.
241
19
2009 Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah.
242
18
2009 Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
243
17
2009 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.
244
16
2009 Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah.
245
15
2009 Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dengan Lembaga Asing Non Pemerintah.
246
14
2009 Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
247
13
2009 Tata Cara Pengajuan Cuti Bagi Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum dan Permohonan Izin Bagi Kepala Daerah Yang dicalonkan Menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
248
12
2009 Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT.ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah.
249
11
2009 Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
250
10
2009 Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
251
9
2009 Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
252
8
2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Th.2007 ttg Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
253
7
2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Th.2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
254
6
2009 Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah,Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
255
5
2009 Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
256
4
2009 Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
257
3
2009 Batas Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
258
2
2009 Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat.
259
1
2009 Organisasi dan Tatakerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Diubah Permen No.32 Th.2009
260
65
2008 Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.
261
64
2008 Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri.
262
63
2008 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2008 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Mendagri No.22 Th.2008 ttg Penghitungan Dasar Penge
263
62
2008 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota.
264
61
2008 Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri 2009
265
60
2008 Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah.
266
59
2008 Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
267
58
2008 Batas Daerah Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Jawa Timur.
268
57
2008 Batas Daerah Kota Mojokerto dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.
269
56
2008 Batas Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.
270
55
2008 Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
271
54
2008 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26/2008 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Mendagri No.22 Th.2008 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pa
272
53
2008 Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja, Mendagri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor PER.16/ MEN/X/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1/M-IND/10/2008, dan Nomor 39/M-DAG/PER/ 10/2008 ttg Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonom
273
52
2008 Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. Dicabut Permen No.49 Th.2009
274
51
2008 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 ttg Organisasi Subbagian, Seksi dan Subbidang di Lingkungan Depdagri.
275
50
2008 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 ttg Organisasi dan Tatakerja Depdagri.
276
49
2008 Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja, Mendagri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan ttg Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global. Diubah Permen No.53 Th.2008
277
48
2008 Batas Daerah Kabupaten Bangka Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
278
47
2008 Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri.
279
46
2008 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
280
45
2008 Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
281
44
2008 Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009.
282
43
2008 Batas Daerah Kabupaten Wonogiri Dengan Kabupaten Karangayar Provinsi Jawa Tengah.
283
42
2008 Batas Daerah Kabupaten Semarang Dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
284
41
2008 Batas Daerah Kabupaten Boyolali Dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
285
40
2008 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26/2008 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Mendagri No.22 Th.2008 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Paj
286
39
2008 Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi.
287
38
2008 Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing.
288
37
2008 Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah.
289
36
2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Th.2008 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Mendagri No.22 Th.2008 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
290
35
2008 Peraturan Bersama Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalih
291
33
2008 Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
292
32
2008 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
293
31
2008 Penetapan Kab. Kampar dan Kab. Rokan Hulu sebagai daerah penghasil minyak bumi dari sumur-sumur Blok Langgak.
294
30
2008 Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
295
29
2008 Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah.
296
28
2008 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
297
27
2008 Penetapan Kabupaten Natuna Sebagai Daerah penghasil Minyak Bumi Dari Lapangan Udang dan Lapangan Kerisi.
298
26
2008 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 Th.2008 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Berm Diubah Permen No.36, No.40, No.54 & No.63 Th.2008
299
25
2008 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 ttg Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.
300
23
2008 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2008. Dicabut Permen No.28 Th.2009
301
22
2008 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008. Dicabut Permen No.29 Th.2009
302
21
2008 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 ttg Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
303
20
2008 Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.
304
19
2008 Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
305
18
2008 Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam.
306
17
2008 Batas Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
307
16
2008 Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
308
15
2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
309
14
2008 Batas Daerah Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali.
310
13
2008 Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
311
12
2008 Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah.
312
11
2008 Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.
313
10
2008 Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi. Dicabut Permen No.54 Th.2009
314
9
2008 Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dicabut Permen No.54 Th.2009
315
8
2008 Pejabat Pengawas Pemerintah Di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah.
316
7
2008 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
317
6
2008 Kode dan Data/Wilayah Administrasi Pemerintahan.
318
5
2008 Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
319
4
2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
320
3
2008 Pedoman Pelaks. Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.
321
2
2008 Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
322
1
2008 Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.
323
79
2007 Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
324
78
2007 Perubahan Keenam Atas Permendagri No.15 Tahun 2007.
325
77
2007 Pemberian Izin Cuti ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
326
76
2007 Pendelegasian Wewenang Penolakan/ Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
327
75
2007 Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
328
74
2007 Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawaan Perkotaan.
329
73
2007 Batas Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah.
330
72
2007 Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Sleman Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta.
331
71
2007 Batas Daerah Kabupaten Gunung Kidul Dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
332
70
2007 Batas Daerah Kabupaten Bantul Dengan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
333
69
2007 Kerja sama Pembangunan Perkotaan.
334
68
2007 Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2008.
335
67
2007 Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan.
336
66
2007 Perencanaan Pembangunan Desa.
337
65
2007 Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
338
64
2007 Pedoman Teknis Organisasi Dan tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
339
63
2007 Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4.
340
62
2007 Perubahan Kelima atas Permendagri No.15 Th.2007 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kend. Bermotor & Bea Balik Nama Kend. Bermotor yg belum tercantum dlm Permendagri No.9 Th.2007 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama
341
61
2007 Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah.
342
60
2007 Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. Diubah Permen No.53 Th.2009
343
59
2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
344
58
2007 Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Di Lingkungan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Malang.
345
57
2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
346
56
2007 Perubahan Keempat atas Permendagri No.15 Th.2007 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Permendagri No.9 Th.2007 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor da
347
55
2007 Kabupaten Batang Dengan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.
348
54
2007 Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
349
53
2007 Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
350
52
2007 Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
351
51
2007 Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.
352
50
2007 Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Th.2007 ttg Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Peg. Negeri Sipil. Diubah Permen No.21 Th.2008
353
49
2007 Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.
354
48
2007 Batas Daerah Kabupaten Semarang Dengan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.
355
47
2007 Batas Daerah Kabupaten Pasuruan dgn Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, dan Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
356
46
2007 Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingk. DDN.
357
45
2007 Penetapan Kabupaten Siak Sebagai Daerah Penghasil Sumur Minyak Bumi Lapangan Sabak dan Pedada Area.
358
44
2007 Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
359
43
2007 Perubahan Ketiga atas Permendagri No.15 Th.2007 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kend. Bermotor & Bea Balik Nama Kend. Bermotor yg belum tercantum dlm Permendagri No.9 Th.2007 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama
360
42
2007 Pengelolaan Pasar Desa.
361
41
2007 Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat pada Instansi Pemerintah Kesekretariatan.
362
40
2007 Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan bahasa daerah.
363
39
2007 Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyara-katan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.
364
38
2007 Kerjasama Desa.
365
37
2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
366
36
2007 Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah.
367
35
2007 Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
368
34
2007 Pedoman Administrasi Kelurahan.
369
33
2007 Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
370
32
2007 Perubahan Kedua atas Permendagri No.15 Th.2007 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yg belum tercantum dlm Permendagri No.9 Th.2007 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Bali
371
31
2007 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
372
30
2007 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
373
29
2007 Batas Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
374
28
2007 Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
375
27
2007 Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana.
376
25
2007 Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
377
24
2007 Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
378
23
2007 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Diubah Permen No.8 Th.2009
379
22
2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2007 ttg Penghitungan Dasar Pengenan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan
380
21
2007 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung-jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
381
20
2007 Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah.
382
19
2007 Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.
383
18
2007 Standarisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara.
384
17
2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah.
385
16
2007 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ttg APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
386
15
2007 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kenda-raan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yg belum tercantum dlm Permen-dagri No.9 Th.2007 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2007. Diubah Permen No.22, 32 dan 78 Th.2007
387
14
2007 Batas Daerah Kabupaten Cilacap Dengan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
388
13
2007 Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan.
389
12
2007 Manajemen Pendataan Profil Desa dan Kelurahan.
390
11
2007 Perubahan Atas Permendagri No.7 Tahun 2006 Tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemda.
391
10
2007 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Diatas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Th.2007. Dicabut Permen No.23 Th.2008
392
9
2007 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2007. Diubah Permen No.15 & 43 Th.2007
393
8
2007 Provinsi Jawa Timur Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak dan Gas Bumi.
394
7
2007 Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
395
7
2007 Kader Pemberdayaan Masyarakat.
396
6
2007 Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
397
5
2007 Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
398
4
2007 Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
399
3
2007 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Dep. Dalam Negeri. Diubah Permen No.7 Th.2009
400
2
2007 Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
401
1
2007 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
402
37
2006 Batas Daerah Kabupaten Sumenep dengan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur.
403
36
2006 Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali.
404
35
2006 Pemantau Asing Dalam Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh.
405
34
2006 Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
406
33
2006 Pedoman Umum Mitigasi Umum.
407
32
2006 Pedoman Administrasi Desa. Dicabut Permen No.19 Th.2010
408
31
2006 Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.
409
30
2006 Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.
410
29
2006 Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
411
28
2006 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
412
27
2006 Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
413
26
2006 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
414
25
2006 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Dicabut Permen No.24 Th.2009
415
24
2006 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
416
23
2006 Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.
417
22
2006 Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
418
21
2006 Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang.
419
20
2006 Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. Dicabut Permen No.46 Th.2007
420
19
2006 Batas Daerah Antara Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah.
421
18
2006 Batas Daerah Antara Kab.Cilacap Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.
422
17
2006 Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
423
16
2006 Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
424
15
2006 Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah
425
13
2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Diubah Permen No.59 Th.2007
426
12
2006 Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.
427
11
2006 Komunitas Intelijen Daerah.
428
10
2006 Perpindahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
429
9
2006 Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat.
430
8
2006 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Mencabut Kepber Menag & MDN No.01/BER/MDN-MAG/1969
431
7
2006 Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Diubah Permen No.11 Th.2007
432
6
2006 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.
433
5
2006 Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. Dicabut Permen No.3 Th.2007
434
4
2006 Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. Dicabut Permen No.3 Th.2007
435
3
2006 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Tahun 2006. Dicabut Permen No.10 Th.2007
436
2
2006 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006. Dicabut Permen No.9 Th.2007
437
1
2006 Pedoman Penegasan Batas Daerah.
438
44
2005 Rencana Strategis Departemen Dalam Negeri Tahun 2005 - 2009.
439
43
2005 Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dicabut Permen No.36 Th.2009
440
42
2005 Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
441
41
2005 Perubahan atas Kedua atas Permendagri No.33 Th.2005 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum diatur dalam Permendagri No.16 Th.2005 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
442
40
2005 Perubahan atas Permendagri No.16 Th.2005 ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005.
443
39
2005 Pedoman Tata Kearsipan di Daerah.
444
38
2005 Tata Kearsipan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
445
37
2005 Perubahan atas Permendagri No.33 Th.2005 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yg Belum Diatur dlm Permendagri No.16 Th.2005 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
446
36
2005 Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi.
447
35
2005 Perubahan atas Kepmendagri No.94 Th.2003 ttg Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Rigister Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
448
35
2005 Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
449
34
2005 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
450
33
2005 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Ken-daraan Bermotor & Bea Balik Nama Kenda-raan Bermotor yg Belum Diatur dlm Permen-dagri No.16 Th.2005 ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2005.
451
32
2005 Pedoman Pengajuan, penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Diubah Permen No.25 Th.2006
452
31
2005 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
453
30
2005 Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dari unsur Perwakilan Pemda, Pakar Otonomi Daerah dan Pakar Keuangan. Diubah Permen No.2 Th.2010
454
29
2005 Organisasi dan Tatakerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
455
28
2005 Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah. Dicabut Permen No.19 Th.2010
456
27
2005 Perubahan Permendagri No.16 Th.2005 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2005. Dicabut Permen No.2 Th.2006
457
26
2005 Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
458
25
2005 Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang Dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur.
459
24
2005 Perubahan atas Kepber Menkes & Mendagri RI No.616.A/Menkes/SKB/VI/2004 & No.155A Th.2004 ttg Tarip Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT.Askes (Persero) & Anggota Keluarganya di Puskesmas & RS Daerah. Dicabut Permen No.12 Th.2009
460
22
2005 Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dicabut Permen No.43 Th.2005
461
21
2005 Perubahan atas Permendagri No.12 Th.2005 ttg Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
462
20
2005 Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingk. DDN, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
463
19
2005 Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan di Lingk. DDN. Dicabut Permen No.5 Th.2006
464
18
2005 Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Dicabut Permen No.6 Th.2008
465
17
2005 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Diatas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Th.2005. Dicabut Permen No.3 Th.2006
466
16
2005 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2005. Diubah Pemen No.27 Th.2005
467
15
2005 Batas Wilayah Kab. Mamasa dengan Kabupaten Mamuju, Kab. Majene dan Kab. Polewalimamasa Prov. Sulawesi Barat.
468
14
2005 Pengesahan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No.2 Th.2005 tentang APBD Prov. Sulawesi Barat TA.2005.
469
13
2005 Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan. Dicabut Permen No.13 Th.2007
470
12
2005 Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Diubah Permen No.21 Th.2005
471
11
2005 Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. Dicabut Permen No.4 Th.2006
472
10
2005 Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah. Dicabut Permen No.11 Th.2010
473
9
2005 Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
474
8
2005 Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.
475
7
2005 Batas Wilayah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Kebumen.
476
6
2005 Batas Wilayah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.
477
5
2005 Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Prov. dan Kab./Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota.
478
4
2005 Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah.
479
3
2005 Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dicabut Permen No.54 Th.2009
480
2
2005 Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi. Dicabut Permen No.54 Th.2009
481
1
2005 Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
482
7
2004 Pedoman Penetapan Nomor Kode Kendaraan Bermotor.
483
6
2004 Perubahan KMDN No.35/2002 ttg Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
484
5
2004 Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Depdagri.
485
4
2004 Laporan Pajak-pajak Pribadi bagi PNS di Lingkungan Depdagri dan PNS Daerah.
486
3
2004 Pembayaran Gaji PNS di Lingk. Depdagri yg Dijatuhi Hukuman Disiplin Pemberhentian dan Mengajukan Keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
487
2
2004 Pedoman Penyusunan Program Legislasi Departemen Dalam Negeri.
488
1
2004 Pencabutan Permendagri No.3/1990 ttg Peng-elolaan Barang Daerah Milik Perush. Daerah.
489
1
2003 Pencabutan Permendagri No.4 Th.1997 ttg Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
490
1
2001 Pencabutan Permendagri No.7 Th.1997 ttg Pengelolaan Barang Daerah.
491
4
2000 Pencabutan Permendagri No.4 Th.1990 ttg Tata Cara Kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak ketiga.
492
3
2000 Pencabutan Permendagri No.1 Th.1997 ttg Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.
493
2
2000 Pencabutan Permendagri No.4 Th.1993 ttg Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
494
1
2000 Pencabutan Permendagri No.2 Th.1993 ttg Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban dan Permendagri No.138-210 Th.1982 ttg Tata Cara Pembentukan Kec. & Perwakilan Kec.
JDIH Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIH adalah adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.
© 2018 JDIH Kota Singkawang Follow Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Singkawang : Facebook Twitter Linked Youtube