No Nomor
Peraturan
Tahun Judul Status Link
1
14
2012 Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Network Of Asia Pasific Schools And Institutes Of Public Administration Governance
2
13
2012 Hari Konsumen Nasional
3
12
2012 Penetapan Wilayah Sungai
4
11
2012 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
5
8
2012 Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati
6
7
2012 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
7
5
2012 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Barru, Dan Kabupaten Cirebon, Serta Kota Bandar Lampung, Dan Kota Tanjung Balai
8
3
2012 Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
9
2
2012 Pembentukan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Lima Puluh, Dan Kejaksaan Negeri Boroko
10
17
2011 Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
11
35
2011 Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 - 2014
12
34
2011 Pengakhiran Masa Tugas Tenaga Yang Ditempatkan Pada Menteri Keuangan Untuk Tim Prakarsa Dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak Dan Bea Cukai
13
0
0 Pengakhiran Masa Tugas Tenaga Yang Ditempatkan Pada Menteri Keuangan Untuk Tim Prakarsa Dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak Dan Bea Cukai
14
33
2011 Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
15
32
2011 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
16
31
2011 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
17
30
2011 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
18
29
2011 Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik
19
28
2011 Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional
20
27
2011 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (sea Games) XXVI Tahun 2011 Dan Asean Para Games VI Tahun 2011
21
26
2011 Penetapan Cekungan Air Tanah
22
25
2011 Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation
23
24
2011 Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Egmont Group
24
23
2011 Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Asia Pacific Group On Money Laundering
25
22
2011 Badan Promosi Pariwisata Indonesia
26
21
2011 Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
27
20
2011 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
28
19
2011 Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada International Seed Testing Association (asosiasi Pengujian Benih Internasional)
29
18
2011 Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
30
17
2011 Satuan Tugas Penanganan Kasus WNI/TKI di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati
31
16
2011 Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah
32
15
2011 Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
33
14
2011 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
34
13
2011 Pengabulan Ekstradisi Atas Nama Sdr. Horvath Eva Alias Szucs Eva Alias Szucs Alias Eva Horvath, Warga Negara Hungaria
35
12
2011 Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
36
11
2011 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Solok, Kota Cilegon, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Berau, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Dan Kabu
37
10
2011 Tim Koordinasi Peningkatan Dan Perluasan Program Pro-rakyat
38
9
2011 Panitia Nasional Penyelengaraan Sail Wakatobi Belitung Tahun 2011
39
8
2011 Pengabulan Ekstradisi An. Sdr. Popa Nicolae Warga Negara Rumania
40
7
2011 Panitia Nasional Keketuaan Indonesia Untuk Association Of South East Asian Nations Tahun 2011
41
6
2011 Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia
42
5
2011 Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara Anggota Food And Agriculture Organization (fao) Dalam Rangka Sidang Keempat Badan Pengatur Perjanjian Internasional Tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan Untuk Pangan Dan Pertanian
43
4
2011 Panitia Nasional Penyelenggaraan Asean Regional Forum Disaster Relief Exercice (arf Dinex) Tahun 2011
44
3
2011 Pembentukan Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya, Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andaolo, Pengadilan Agama Pasar Wajo, Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong, Penga
45
2
2011 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
46
1
2011 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
47
29
2010 Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 Dan Penetapan Provinsi Bali Sebagai Tempat Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013
48
28
2010 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi
49
27
2010 Tim Perundingan Proyek Asahan
50
26
2010 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011
51
25
2010 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
52
24
2010 Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia
53
23
2010 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
54
22
2010 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
55
21
2010 Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana, Dan Kejaksaan Negeri Meurendu
56
20
2010 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (sea Games) XXVI Tahun 2011 Dan Asean Para Games VI Tahun 2011
57
19
2010 Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan Redd
58
18
2010 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, Dan Kabupaten Batu Bara
59
17
2010 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri
60
16
2010 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
61
15
2010 Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Dan Pengadilan Negeri Ranai
62
14
2010 Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
63
13
2010 Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010-2014
64
12
2010 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 Tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Dan Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno Hatta
65
11
2010 Ekstradisi Atas Nama Timothy Geoffrey Lee, Warga Negara Inggris Dan Australia
66
10
2010 Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan Dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
67
9
2010 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
68
8
2010 Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
69
7
2010 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
70
6
2010 Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
71
5
2010 Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial
72
4
2010 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
73
3
2010 Panitia Nasional Penyelenggaraan Seagames XXVI Tahun 2011 Dan Asean Para Games VI Tahun 2011
74
2
2010 Penugasan Wapres Melaksanakan Tugas Presiden
75
1
2010 Ekstradisi Atas Nama Sdr. Robert James Mc. Noice
76
38
2009 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
77
37
2009 Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
78
36
2009 Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda
79
35
2009 Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Banda Tahun 2010
80
34
2009 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
81
33
2009 Hari Batik Nasional
82
32
2009 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
83
31
2009 Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta Dan Proses Hukum Atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah Dan Sdr. Bibit Samad Rianto
84
30
2009 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
85
29
2009 Pembentukan Tim Penilai Kesehatan Calon Menteri Untuk Pemerintahan Tahun 2009 - 2014
86
28
2009 Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia
87
27
2009 Tim Untuk Merekomendasikan Calon Anggota KPK Masa Jabatan 2007-2011
88
26
2009 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
89
25
2009 Ekstradisi A.n. Paik Bo Hyun Warga Negara Korea
90
24
2009 Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka
91
23
2009 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Dan Kabupaten Bogor
92
22
2009 Hari Konservasi Alam Nasional
93
21
2009 Pembentukan Pengadilan Negeri Ngabang
94
20
2009 Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, Dan Pengadilan Negeri Pasarwajo
95
10
2009 Ekstradisi Atas Nama Hadi Ahmadi
96
17
2009 Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009 Sebagai Hari Libur Nasional
97
15
2009 Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andoolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Kejaksaan Negeri Pasarwajo, Dan Kejaksaan Negeri Oelamasi
98
14
2009 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
99
13
2009 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara
100
12
2009 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
101
6
2009 Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional
102
11
2009 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
103
9
2009 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
104
8
2009 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
105
7
2009 Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 Sebagai Hari Libur Nasional
106
5
2009 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
107
4
2009 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
108
3
2009 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
109
2
2009 Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Bunaken Tahun 2009
110
1
2009 Penugasan Wakil Presiden Dalam Melaksanakan Tugas Presiden
111
32
2008 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Banjarmasin, Kota Cirebon, Kota Surakarta, Kota Magelang, Dan Kota Tanjung Pinang, Serta Pada Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Aceh Tengah Dan Kabupaten Bener Meriah
112
28
2008 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
113
30
2008 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009
114
25
2008 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
115
23
2008 Penambahan Pasukan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/Cpu) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan
116
26
2008 Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Koba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeri Daik Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, Dan Kejaksaan N
117
27
2008 Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional
118
24
2008 Hari Menanam Pohon Indonesia
119
16
2008 Pemberian Remisi
120
17
2008 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia ( World Ocean Conference ) Tahun 2009
121
22
2008 Hari Jadi Pertambangan Dan Energi
122
21
2008 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program Dan Reformasi
123
20
2008 Pembentukan Eminent Persons Group Indonesia
124
19
2008 Pembentukan Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Liquid Natural Gas Tangguh
125
18
2008 Hari Konstitusi
126
12
2008 Pembubaran Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia ( Indonesiant Debt Restructuring Agency)
127
8
2008 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi
128
6
2008 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
129
15
2008 Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kejaksaan Negeri Blangpidie, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, Dan Kejaksaan Negeri Singaparna
130
14
2008 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
131
13
2008 Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Pantai Tingkat Asia Di Bali (Bali Asian Beach Games Organizing Committee ) Tahun 2008
132
11
2008 Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
133
10
2008 Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
134
9
2008 Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
135
7
2008 Tim Nasional Pengalihan Aktifitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia (Tni)
136
3
2008 Pembentukan Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Parigi, Pengadilan Negeri Bintu
137
2
2008 Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan Negeri Malili, Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kej
138
5
2008 Pembentukan Panitia Sosial Peringatan 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional
139
4
2008 Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/Fpu) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan
140
1
2008 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
141
23
2007 Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009
142
18
2007 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
143
15
2007 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
144
21
2007 Dewan Kelautan Indonesia
145
20
2007 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
146
24
2007 Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
147
22
2007 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor
148
19
2007 Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
149
17
2007 Tim Penertiban Barang Milik Negara
150
16
2007 Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Untuk Evaluasi Keselamatan Dan Keamanan Transportasi
151
13
2007 Panitia Nasional Penyelenggaraan Dan Delegasi Republik Indonesia Dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Perubahan Iklim
152
14
2007 Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
153
10
2007 Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
154
12
2007 Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
155
11
2007 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
156
9
2007 Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
157
8
2007 Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri
158
7
2007 Pembentukan Panitia Seleksi Dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
159
6
2007 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-Obat Anti Retroviral
160
5
2007 Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo
161
4
2007 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
162
3
2007 Tim Nasional Untuk Evaluasi Keselamatan Dan Keamanan Transportasi
163
2
2007 Pembentukan Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Bengkayang, Dan Pengadilan Negeri Buol
164
1
2007 Pembentukan Tim Investigasi Dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 Hijriyah
165
28
2006 Hari Bela Negara
166
23
2006 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Pekalongan, Kota Pare-Pare, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Batam, Kabupaten Aceh Utara Dan Kabupaten Serdang Bedagai
167
26
2006 Pembentukan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Dan Pengadilan Negeri Batulicin
168
25
2006 Pembentukan Pengadilan Negeri Marisa
169
24
2006 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Dan Pengadilan Negeri Tanju
170
27
2006 Pembentukan Pengadilan Negeri Airmadidi
171
22
2006 Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Perkotaan
172
21
2006 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
173
20
2006 Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
174
19
2006 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
175
17
2006 Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program Dan Reformasi
176
18
2006 Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
177
16
2006 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri
178
15
2006 Kontingen Garuda Dalam Misi Perdamaian Di Lebanon
179
14
2006 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
180
13
2006 Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo
181
12
2006 Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan Dan Pulau Karimun
182
11
2006 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
183
10
2006 Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati Untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran
184
9
2006 Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah
185
8
2006 Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
186
6
2006 Pembentukan Pengadilan Negeri Tanjung Selor
187
7
2006 Penempatan Tenaga Pada Menteri Keuangan Untuk Tim Prakarsa Dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak Dan Bea Cukai
188
5
2006 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
189
4
2006 Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
190
3
2006 Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi
191
2
2006 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
192
1
2006 Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
193
22
2005 Pemberian Amnesti Umum Dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka
194
9
2005 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 Dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika
195
30
2005 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
196
29
2005 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
197
28
2005 Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional
198
27
2005 Pembentukan Kejaksaan Negeri Kasongan, Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, Kejaksaan Negeri Sukamara, Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kejaksaan Negeri Air Madidi, Kejaksaan Negeri Tubei
199
26
2005 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
200
25
2005 Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
201
24
2005 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor
202
23
2005 Pembentukan Panel 45
203
21
2005 Pemberian Remisi Kepada Narapidana Dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
204
20
2005 Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, Dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
205
19
2005 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
206
18
2005 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Indramayu, Dan Kabupaten Bandung
207
17
2005 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
208
16
2005 Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia
209
15
2005 Penggabungan Kantor Perutusan Republik Indonesia Untuk Masyarakat Indonesia Di Brussel, Belgia, Dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Kerajaan Belgia Di Brussel
210
14
2005 Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Rote-Ndao, Pelalawan, Rokan Hilir, Nunukan, Dan Malinau
211
13
2005 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
212
12
2005 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir
213
11
2005 Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
214
10
2005 Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
215
8
2005 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
216
7
2005 Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi
217
6
2005 Perpanjngan Masa Tugas Tim Pencari Fakta Meninggalnya Munir
218
5
2005 Perpanjangan Kedua Kali Masa Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
219
4
2005 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
220
3
2005 Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial
221
2
2005 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
222
1
2005 Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-Negara Asean Dan Pemimpin Negara-Negara Lain, Dan Organisasi-Organisasi Internasional Mengenai Penanggulangan Bencana Akibat Gempa Bumi Dan Tsunami
223
110
2004 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
224
108
2004 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya, Dan Pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, K
225
102
2004 Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, Dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
226
101
2004 Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur
227
99
2004 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika
228
95
2004 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
229
90
2004 Pengesahan Amendments To Articles 24 And 25 Of The Constitution Of The World Health Organization (Amandemen Terhadap Pasal 24 Dan 25 Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia)
230
87
2004 Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (Stpdn) Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan
231
82
2004 Tim Dokter KEPPRESidenan
232
81
2004 Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden
233
80
2004 Pengesahan Instrument Amending The Constitution And The Convention Of The International Telecommunication Union, Marrakesh, 2002 (Instrumen Perubahan Konstitusi Dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Mara\Rakesh, 2002)
234
79
2004 Pengesahan Protokol Perubahan Atas Persetujuan Kerjasama Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Amerika Serikat Mengenai Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Maksud-Maksud Damai
235
78
2004 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
236
77
2004 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Paspor Dinas Atau Paspor Spesial
237
76
2004 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Peru Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Paspor Dinas Atau Paspor Spesial
238
73
2004 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
239
68
2004 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Republik Federasi Jerman Tentang Peningkatan Dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal Beserta Protokol
240
67
2004 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Meksiko Serikat Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Penghasilan Beserta Protokol
241
66
2004 Tunjangan Kerja Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Dan Anggota Lembaga Sensor Film
242
65
2004 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
243
111
2004 Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir
244
109
2004 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
245
107
2004 Dewan Pengupahan
246
106
2004 Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Dan Keluarganya Dari Malaysia
247
105
2004 Pengelolaan Arsip Statis
248
104
2004 Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka
249
103
2004 Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional
250
100
2004 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
251
98
2004 Pembentukan Pengadilan Negeri Tilamuta Dan Pengadilan Negeri Una Aha
252
97
2004 Pembentukan Pengadilan Negeri Menggala Dan Pengadilan Negeri Donggala
253
96
2004 Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo, Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin,
254
94
2004 Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno
255
93
2004 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
256
92
2004 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura
257
91
2004 Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang Menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram Menjadi Institut Agama Islam Negeri Mataram, Dan Sekolah Ti
258
89
2004 Tunjangan Jabatan Pranata Nuklir
259
88
2004 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
260
86
2004 Pembukaan Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Kuching, Sarawak, Malaysia
261
85
2004 Pengesahan Revised Constitution Of Asia-Pasific Telecommunication, New Delhi, 2002 (Konstitusi Telekomunikasi Asia Pasifik Yang Diperbaharui, New Delhi, 2002)
262
84
2004 Komite Standar Akuntansi Pemerintah
263
83
2004 Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-Obat Anti Retroviral
264
75
2004 Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahap Kedua Tahun 2004
265
74
2004 Pengesahan Wipo Performances And Phonograms Treaty, 1996 (Traktat Wipo Mengenai Pertunjukan Dan Rekaman Suara, 1996)
266
72
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
267
71
2004 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004
268
70
2004 Perpanjangan Masa Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
269
69
2004 Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South Asia Nations And The People?S Republic Of India (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi
270
64
2004 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Kehakiman Dan Ham
271
63
2004 Pengamanan Obyek Vital Nasional
272
62
2004 Penetapan Ketua Dan Wakil Ketua Bidang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 Dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika
273
61
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
274
60
2004 Peningkatan Status Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia (Kukri) Menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Di Dilli, Republik Demokratik Timor Leste
275
59
2004 Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
276
58
2004 Penanganan Gula Yang Diimpor Secara Tidak Sah
277
57
2004 Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan
278
56
2004 Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung
279
55
2004 Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahap Pertama Tahun 2004 Sebagai Hari Yang Diliburkan
280
54
2004 Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Ikip) Negeri Gorontalo Menjadi Universitas Negeri Gorontalo
281
53
2004 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerjasama Kebudayaan Dan Pendidikan
282
52
2004 Komisi Nasional Lanjut Usia
283
51
2004 Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
284
50
2004 Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Malang
285
49
2004 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2005
286
48
2004 Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South Asia Nations And The People?S Republic Of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi
287
47
2004 Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 Dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika
288
46
2004 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bulgaria
289
45
2004 Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
290
44
2004 Pembubaran Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan Dan Pencurian Aliran Listrik
291
43
2004 Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam
292
42
2004 Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
293
41
2004 Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan
294
40
2004 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009
295
39
2004 Rincian Pengeluaran Rutin Dan Pembangunan Tahun Anggaran 2004
296
38
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004
297
37
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan
298
36
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004
299
35
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004
300
34
2004 Tunjangan Panitera Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer
301
33
2004 Tunjangan Hakim Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer
302
32
2004 Honorarium Bagi Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komisi Hukum Nasional Dan Staf Sekretariat
303
31
2004 Pengamanan Dan Pengawalan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
304
30
2004 Pembentukan Pengadilan Negeri Curug Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, Dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
305
29
2004 Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistim Pelayanan Satu Atap
306
28
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999
307
27
2004 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya Dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja
308
26
2004 Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 Sebagai Hari Yang Diliburkan
309
25
2004 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial, Dan Pengantar Kerja
310
24
2004 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Dan Polisi Kehutanan
311
23
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003
312
22
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002
313
21
2004 Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Badan Peradilan Umum Dan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
314
20
2004 Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 Untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004
315
19
2004 Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi
316
18
2004 Pendirian Universitas Khairun
317
17
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembangunan Bank Umum
318
16
2004 Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
319
15
2004 Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional
320
14
2004 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri
321
13
2004 Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran
322
12
2004 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
323
11
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003
324
10
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003
325
9
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003
326
8
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003
327
7
2004 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Republik Portugal Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
328
6
2004 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
329
5
2004 Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Labolatorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan,
330
4
2004 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
331
3
2004 Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
332
2
2004 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe
333
1
2004 Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
334
109
2003 Dana Alokasi Umum Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004
335
108
2003 Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
336
107
2003 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Bagian Ruas Pondok Pinang-Veteran Dan Seksi E1 Bagian Ruas Taman Mini Interchange-Jatiwarna Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
337
106
2003 Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek
338
105
2003 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ruas Dawuan-Sadang Dan Ruas Padalarang-Cikamuning Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol?
339
104
2003 Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) Pt? Perusahaan Listrik Negara
340
103
2003 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
341
102
2003 Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pustakawan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000
342
101
2003 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional
343
100
2003 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
344
99
2003 Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, Dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
345
98
2003 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1989 Tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1993
346
97
2003 Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
347
96
2003 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan? Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas? Penghasilan
348
95
2003 Pengesahan? Agreement On The Augmentation Of The Asean Science Fund (Persetujuan Mengenai Peningkatan Dana Ilmu Pengetahuan Asean)
349
94
2003 Pengesahan? Second Additional Protocol To The Constitution Of The Asian-Pacific Postal Union (Protokol Tambahan Kedua Konstitusi Perhimpunan Pos Asia-Pasifik)
350
93
2003 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia?Dan? Pemerintah Republik India Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
351
92
2003 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan? Pemerintah Kerajaan Belanda Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas? Penghasilan Beserta Protokol
352
91
2003 Pengesahan Persetujuan Antara? Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea Mengenai Kerjasama Ilmiah Dan Teknologi
353
90
2003 Pengesahan Protocol To Implement The Third Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Paket Ketiga Dalam Perjanjian Di Bidang Jasa Asean)
354
89
2003 Pembentukan Kejaksaan Negeri Kajen, Kejaksaan Negeri Namlea, Kejaksaan Negeri Saumlaki, Kejaksaan Negeri Buol, Kejaksaan Negeri Banggai, Kejaksaan Negeri Lewoleba, Kejaksaan Negeri Ngabang, Kejaksaan Negeri Prabumulih, Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Kejaksa
355
88
2003 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002
356
87
2003 Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi
357
86
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
358
85
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek
359
84
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan, Pemeriksa Pajak, Dan Pemeriksa Bea Dan Cukai
360
83
2003 Sekretariat Pengadilan Pajak
361
82
2003 Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
362
81
2003 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
363
80
2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
364
79
2003 Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura
365
78
2003 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
366
77
2003 Komisi Perlindungan Anak Indonesia
367
76
2003 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Listrik Negara
368
75
2003 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
369
74
2003 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon Sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur Pada Jalan To
370
73
2003 Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
371
72
2003 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
372
71
2003 Penghapusan Keadaan Darurat Sipildi Provinsi Maluku?
373
70
2003 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
374
69
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ikan
375
68
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan
376
67
2003 Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003
377
66
2003 Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003
378
65
2003 Penyesuaian Gaji Pokok Hakimmenurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003
379
64
2003 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003
380
63
2003 Dewan Gula Indonesia
381
62
2003 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003
382
61
2003 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia
383
60
2003 Uang Paket Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Republik Indonesia
384
59
2003 Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara I Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
385
58
2003 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan? Pemerintah Republik Rakyat China Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas? Penghasilan
386
57
2003 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income
387
56
2003 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan? Pemerintah Romania Mengenai Dinas-Dinas Penerbangan Berjadwal
388
55
2003 Pengesahan Protocol On Notification Procedures (Protokol Prosedur Notifikasi)
389
54
2003 Pola Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
390
53
2003 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 Tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan
391
52
2003 Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
392
51
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
393
50
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan, Penguji Mutu Barang, Dan Penera
394
49
2003 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1976 Tentang Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Dan Teknologi Di Serpong
395
48
2003 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003
396
47
2003 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,? Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003
397
46
2003 Pengadaan Kapal Tanker Produksi Dalam Negeri Oleh Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
398
45
2003 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2004
399
44
2003 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
400
43
2003 Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Jurnalis Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
401
42
2003 Honorarium Bagi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dan Tunjangan Ketua Dan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
402
41
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
403
40
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan
404
39
2003 Pembentukan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, Dan Pengadilan Negeri Sangatta
405
38
2003 Rincian Pengeluaran Rutin Dan Pembangunan Tahun Anggaran 2003
406
37
2003 Perubahan Status Jembatan Tol Citarum Rajamandala Dan Jembatan Tol Mojokerto Sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol
407
36
2003 Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
408
35
2003 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon Sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Penambahan Ramp Masuk Kembangan Sebagai Ba
409
34
2003 Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan
410
33
2003 Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar
411
32
2003 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002
412
31
2003 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002
413
30
2003 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Ta
414
29
2003 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,? Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002
415
28
2003 Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ?
416
27
2003 Penghapusan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Maluku Utara
417
26
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan
418
25
2003 Pendataan Penduduk Bekas Propinsi Timor Timur
419
24
2003 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
420
23
2003 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
421
22
2003 Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara
422
21
2003 Pengesahan? Protocol? 9 Dangerous Goods
423
20
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
424
19
2003 Ketua Dan Wakil Ketua Bidang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asean Ke-9
425
18
2003 Bebas Visa Kunjungan Singkat
426
17
2003 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1985 Tentang Pendidikan Dan Latihan Ahli Multi Media
427
16
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Dan Paramedik Veteriner
428
15
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
429
14
2003 ?Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Dampak Situasi Irak
430
13
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Agen
431
12
2003 Panitia Nasional Penyelenggara Ktt Asean Ke-9
432
11
2003 Mahkamah Syar'Iyah Dan Mahkamah Syar'Iyah Provinsidi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
433
10
2003 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
434
9
2003 Tim Koordinasi Telematika Indonesia
435
8
2003 Penugasan Khusus Menteri Dalam Negeri Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung
436
7
2003 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara ?Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovakia
437
6
2003 Pengesahan Persetujuan Antara? Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerjasama Dalam Bidang-Bidang Energi Dan Sumber-Sumber Mineral
438
5
2003 Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
439
4
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
440
3
2003 Tunjangan Tenaga Kependidikan
441
2
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
442
1
2003 Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003
443
90
2002 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
444
89
2002 Harga Jual Tenaga Listrik 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Listrik Negara
445
88
2002 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak
446
87
2002 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak
447
86
2002 Pembentukan Badan Pengatur Peredaran Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyal Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
448
85
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
449
84
2002 Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor
450
83
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air
451
82
2002 Pengesahan Asean Framework Agreement On Mutual Recognition Arrangement (Perjanjian Kerangka Asean Tentang Pengaturan Saling Pengakuan)
452
81
2002 Pengesahan Protocol To Implement The Second Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Jasa Keuangan Paket Kedua Dalam Perjanjian Di Bidang Jasa Asean)
453
80
2002 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Estonia Tentang Kerjasama Kebudayaan
454
79
2002 Pengesahan Protocol Amending Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam On Economic, Scientific, And Technical Cooperation
455
78
2002 Pengesahan Protocol To Amend Framework Agreement On The Asean Investment Area (Protokol Perubahan Persetujuan Kerangka Kerja Kawasan Investasi Asean)
456
77
2002 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
457
76
2002 Pengesahan Protocol 8 Sanitary And Phytosanitary Measure To Implement The Asean Framework Agreement On The Facilitation Of Goods In Transit
458
75
2002 Pengesahan Agreement Establishing The Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector (Persetujuan Pendirian Koperasi Islam Untuk Pembangunan Sektor Swasta)
459
74
2002 Pembentukan Kejaksaan Negeri Cikarang, Kejaksaan Negeri Bengkayang, Kejaksaan Negeri Cilegon, Kejaksaan Negeri Sendawar, Kejaksaan Negeri Sangatta Dan Kejaksaan Negeri Tua Pejat
460
73
2002 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
461
72
2002 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
462
71
2002 Pemberian Ganti Rugi Kepada Sdr. Eddy Tanumihardja/Tan Eng Hong
463
70
2002 Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
464
69
2002 Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
465
68
2002 Tunjangan Khusus Provinsi Papua
466
67
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000
467
66
2002 Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi, Dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional
468
65
2002 Pendapatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Gaji Serta Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
469
64
2002 Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc
470
63
2002 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
471
62
2002 Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buo
472
61
2002 Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
473
60
2002 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
474
59
2002 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
475
58
2002 Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, Dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari
476
57
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina
477
56
2002 Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, Dan Menengah
478
55
2002 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2003
479
54
2002 Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor
480
53
2002 Amnesti
481
52
2002 Pengesahan Proposed Fourth Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Keempat Anggaran Dasar Dana Moneter Internasional)
482
51
2002 Pengesahan Convention On Facilitation Of International Maritime Traffic, 1965 (Konvensi Tentang Kemudahan Lalulintas Maritim Internasional, 1965)
483
50
2002 Pemberian Uang Kehormatan Bagi Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Timor Timur Dan Kabupaten Se Propinsi Timor Timur
484
49
2002 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Erja Instansi Vertikal Departemen Agama
485
48
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002
486
47
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen
487
46
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002
488
45
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
489
44
2002 Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
490
43
2002 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kolombia Mengenai Kerjasama Kebudayaan Dan Pendidikan
491
42
2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
492
41
2002 Tim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia
493
40
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 Tentang Keadaan Darurat Sipil
494
39
2002 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
495
38
2002 Pembentukan Tim Penyelidik Independen Nasional Untuk Konflik Maluku
496
37
2002 Pengesahan Protocol 5 Asean Scheme Of Compulsory Motor Vehicle Insurance (Protokol 5 Skim Asuransi Wajib Endaraan Bermotor Asean)
497
36
2002 Pengesahan Ilo Convention No. 88 Concerning The Organization Of The Employment Service (Konvensi Ilo No. 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja)
498
35
2002 Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang
499
34
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 Entang Komite Penanggulangan Kemiskinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002
500
33
2002 Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut
501
32
2002 Pengesahan International Coffee Agreement, 2001 (Perjanjian Kopi Internasional, 2001)
502
31
2002 Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
503
30
2002 Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepanjen Dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru
504
29
2002 Staf Khusus Wakil Presiden
505
28
2002 Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
506
27
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
507
26
2002 Pengesahan Amendments Of The Agreement Relating To The International Telecommunications Satellite Organization Intelsat (Perubahan Terhadap Perjanjian Berkaitan Dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional Intelsat)
508
25
2002 Pengesahan Instruments Amending The Constitution And He Convention Of The International Telecommunication Union, Minneapolis, 1998 (Instrumen Perubahan Konstitusi Dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Minneapolis, 1998)
509
24
2002 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sudan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
510
23
2002 Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
511
22
2002 Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Untuk Pembangunan Berkelanjutan
512
21
2002 Rincian Pengeluaran Rutin Dan Pembangunan
513
20
2002 Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional
514
19
2002 Hari Tahun Baru Imlek
515
18
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 Entang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
516
17
2002 Badan Narkotika Nasional
517
16
2002 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001
518
15
2002 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara
519
14
2002 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
520
13
2002 Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo
521
12
2002 Tim Kerja Dalam Rangka Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Jepang
522
11
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sab
523
10
2002 Pembentukan Komisi Penyelidik Nasional Kasus Theys Hiyo Eluay
524
9
2002 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
525
8
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan
526
7
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
527
6
2002 Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
528
5
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
529
4
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara
530
3
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
531
2
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
532
1
2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
533
133
2001 Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Listrik Negara
534
132
2001 Dewan Ketahanan Pangan
535
131
2001 Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002
536
130
2001 Tunjangan Jabatan Fungsional Jurusita Dan Jurusita Pengganti
537
129
2001 Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran
538
128
2001 Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno
539
127
2001 Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan
540
126
2001 Hari Nusantara
541
125
2001 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Pelayaran Niaga
542
124
2001 Komite Penanggulangan Kemiskinan
543
123
2001 Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air
544
122
2001 Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
545
121
2001 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus
546
120
2001 Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, Dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
547
119
2001 Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka
548
118
2001 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Tripoli, Libya, Dan Di Sufa, Fiji, Dan Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Guangzhou, Cina
549
117
2001 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
550
116
2001 Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dananggota Komisi Pemilihan Umum
551
115
2001 Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan, Kepegawaian, Kekayaan Negara Dan Peralatan, Keuangan Serta Dokumen Dan Arsip Pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator Yang Dibentuk/Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya
552
114
2001 Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran
553
113
2001 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
554
112
2001 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
555
111
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi
556
110
2001 Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
557
109
2001 Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen
558
108
2001 Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara
559
107
2001 Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Koordinator
560
106
2001 Pengesahan Convention On Nuclear Safety (Konvensi Tentang Keselamatan Nuklir)
561
105
2001 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
562
104
2001 Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dandari Jabatan Struktural Eselon I
563
103
2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, Dan Tata Kerjalembaga Pemerintah Non Departemen
564
102
2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
565
101
2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
566
100
2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
567
99
2001 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2002
568
98
2001 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
569
97
2001 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
570
96
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
571
95
2001 Pendirian Universitas Malikussaleh
572
94
2001 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api
573
93
2001 Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia Dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
574
92
2001 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Penugasan Wakil Presiden Untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar Dan Tanda-Tanda Kehormatan
575
91
2001 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 Tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-Hari
576
90
2001 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, Dan Kota Makassar
577
89
2001 Tunjangan Hakim
578
88
2001 Abolisi
579
87
2001 Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Untuk Pembangunan Berkelanjutan
580
86
2001 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Asean Foundation On The Headquarters Seat Of The Foundation (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Yayasan Asean Tentang Kedudukan Markas Besar Yayasan Asean)
581
85
2001 Pendirian Universitas Trunodjoyo Madura
582
84
2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan
583
83
2001 Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Listrik Negara
584
82
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001
585
81
2001 Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
586
80
2001 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Pondok Aren Bintaro Viaduct Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Serta Besarnya Tarif Tol
587
79
2001 Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran
588
78
2001 Komite Akreditasi Nasional
589
77
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerjakepolisian Negara Republik Indonesia
590
76
2001 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Agreement On C.A.B. International
591
75
2001 Pengesahan E-Asean Framework Agreement (Kerangka Persetujuan E-Asean)
592
74
2001 Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
593
73
2001 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
594
72
2001 Komite Olahraga Nasional Indonesia
595
71
2001 Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir
596
70
2001 Pembentukan Komisi Pemilihan Umum
597
69
2001 Komite Nasional Agenda Habitat Ii
598
68
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu
599
67
2001 Penyesuaian Gaji Pokokanggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001
600
66
2001 Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001
601
65
2001 Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001
602
64
2001 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
603
63
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Dosen
604
62
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Ta
605
61
2001 Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran
606
60
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001
607
59
2001 Tunjangan Kompensasi Kerja Bagi Pegawi Negeri Yang Ditugaskan Di Bidang Persandian
608
58
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden
609
57
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Negara
610
56
2001 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
611
55
2001 Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
612
54
2001 Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
613
53
2001 Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hocpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
614
52
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Sekretariat Negara
615
51
2001 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua New Guinea
616
50
2001 Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor Dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
617
49
2001 Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain
618
48
2001 Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
619
47
2001 Panitia Penyelidik Masalah Konstitusi
620
46
2001 Pemberian Ekstradisi Atas Nama Dennis Austin Standeffer
621
45
2001 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
622
44
2001 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
623
43
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001
624
42
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Ta
625
41
2001 Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan
626
40
2001 Pedoman Kelembagaan Dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah
627
39
2001 Penggunaan Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan Dan Dokumen (P3D) Kepada Pemerintah Daerah
628
38
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen
629
37
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000 Dengan Keputusan Presiden Nomor
630
36
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Negara Koordinator
631
35
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 2000
632
34
2001 Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Gaji Serta Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
633
33
2001 Pengesahan Amendments Agreement Establishing The Asia Pacific Institute For Broadcasting Development (Perubahan Atas Persetujuan Pendirian Institut Pengembangan Penyiaran Asia Pasifik)
634
32
2001 Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
635
31
2001 Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Dan Pengadilan Negeri Makassar
636
30
2001 Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi Dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional
637
29
2001 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Korea Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
638
28
2001 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Federasi Nigeria Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
639
27
2001 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Tampung Penyang, Palangkaraya Dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja, Mataram
640
26
2001 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
641
25
2001 Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan Dan Pencurian Aliran Listrik
642
24
2001 Tim Konsultasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
643
23
2001 Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno
644
22
2001 Badan Pengelola Dana Abadi Umat
645
21
2001 Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas
646
20
2001 Pembentukan Panitia Nasional Konperensi Tingkat Tinggi Xi Kelompok-15
647
19
2001 Perubahan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Gorontalo Menjadi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo Dan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Singaraja Menjadi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja
648
18
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization
649
17
2001 Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen
650
16
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000
651
15
2001 Penugasan Wakil Presiden Untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar Dan Tanda-Tanda Kehormatan
652
14
2001 Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
653
13
2001 Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional
654
12
2001 Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
655
11
2001 Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Johor Bahru, Malaysia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia
656
10
2001 Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan
657
9
2001 Tunjangan Dosen
658
8
2001 Badan Amil Zakat Nasional
659
7
2001 Perubahan Nama Gelanggang Olahraga Senayan Menjadi Gelanggang Olahraga Bung Karno
660
6
2001 Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Baru Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999
661
5
2001 Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota
662
4
2001 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
663
3
2001 Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi
664
2
2001 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Slovakia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
665
1
2001 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1987 Tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of The Intergovernmental Organization For Marketing Information And Technical Advisory Services For Fishery Products In The Asia Pacific Region (Infofish)
666
181
2000 Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001
667
180
2000 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 Tentang Penunjukan Badan-Badan Tertentu Dan Bendaharawan Untuk Memungut Dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
668
179
2000 Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Bandar Baru, Pengadilan Agama Masamba, Dan Pe
669
178
2000 Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen
670
177
2000 Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen
671
176
2000 Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Muda
672
175
2000 Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Negara
673
174
2000 Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Negara Koordinator
674
173
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
675
172
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
676
171
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara
677
170
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
678
159
2000 Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah
679
169
2000 Pokok-Pokok Organisasi Pertamina
680
168
2000 Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu
681
167
2000 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal Beserta Protokol
682
166
2000 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
683
165
2000 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
684
164
2000 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Muda
685
163
2000 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara
686
162
2000 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
687
161
2000 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
688
160
2000 Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Dubai, Uni Emirat Arab
689
158
2000 Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa
690
157
2000 Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
691
156
2000 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
692
155
2000 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Kekayaan Beserta Protokol Dan Nota Pertukaran
693
154
2000 Pengesahan Protocol On The Special Arrangement For Sensitive And Highly Sensitive Products
694
153
2000 Pendirian Universitas Negeri Papua
695
152
2000 Pembentukan Tim Pengkajian Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
696
151
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000
697
150
2000 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
698
149
2000 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pajak Penghasilan Yang Terutang Oleh Perusahaan-Perusahaan Luar Negeri Atas Pembayaran Royalti Sehubungan Dengan Penggunaan Jasa Teknik, Jasa Manajemen Dan Lisensi Oleh Pt Iptn, Pt Pindad, Dan Pt Pa
699
148
2000 Uang Kehormatan Bagi Ketua, Anggota, Dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia Serta Honorarium Bagi Kepala Dan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia
700
147
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pustakawan
701
146
2000 Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
702
145
2000 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
703
144
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1999 Tentang Penentuan Dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 Untuk Dprd I Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Dprd Ii Kabupaten Pidie Dan Aceh Utara
704
143
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 Tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan
705
142
2000 Pemberian Rehabilitasi
706
141
2000 Pemberian Amnesti
707
140
2000 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Jordania Mengenai Kerjasama Kebudayaan Dan Ilmu Pengetahuan
708
139
2000 Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia
709
138
2000 Tunjangan Panitera
710
137
2000 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta
711
136
2000 Pemberian Uang Penghargaan Atas Prestasi Kerjabagi Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum
712
135
2000 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
713
134
2000 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
714
133
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 Tentang Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi Pt (Persero) Perusahaan Listrik Negara
715
132
2000 Pembentukan Kejaksaan Negeri Sambas, Kejaksaan Negeri Nunukan, Kejaksaan Negeri Bontang, Kejaksaan Negeri Tilamuta, Dan Kejaksaan Negeri Una Aha
716
131
2000 Pembentukan Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, Kejaksaan Siak Sri Indrapura, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kejaksaan Negeri Ranai, Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan, Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci Dan Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung
717
130
2000 Tim Koordinasi Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah
718
129
2000 Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Di Wilayah Sungai Bengawan Solo,
719
128
2000 Tunjangan Jabatan Fungsional Agen
720
127
2000 Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Ikip) Negeri Manado Menjadi Universitas Negeri Manado
721
126
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1993 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan
722
125
2000 Rincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000
723
124
2000 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
724
123
2000 Pembubaran Dewan Pengembangan Usaha Nasional
725
122
2000 Pembubaran Dewan Ekonomi Nasional
726
121
2000 Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-Hari
727
120
2000 Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 Tentang Peraturan Gaji Hakim Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara D
728
119
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1999
729
118
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Yang Terbuka Dengan Persyaratan
730
117
2000 Sekretariat Negara
731
116
2000 Rincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2000
732
115
2000 Abolisi
733
114
2000 Perubahan Status Hukuman
734
113
2000 Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
735
112
2000 Pengesahan Sixth Additional Protocol To The Constitution Of The Universal Postal Union (Protokol Tambahan Keenam Pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia)
736
111
2000 Sekretariat Kabinet
737
110
2000 Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999
738
109
2000 Dewan Gula Nasional
739
108
2000 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri
740
107
2000 Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
741
106
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan
742
105
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian
743
104
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api
744
103
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Peneliti
745
102
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 Tentang Tunjangan Hakim
746
101
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997
747
100
2000 Tunjangan Tenaga Kesehatan
748
99
2000 Tunjangan Jabatan Struktural
749
98
2000 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Lisabon, Portugal
750
97
2000 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2001
751
96
2000 Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal
752
95
2000 Badan Pertanahan Nasional
753
94
2000 Pengesahan Agreement Establishing The Southeast Asian Fisheries Development Center Beserta Protocol (Perjanjian Pembentukan Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara Beserta Protokol)
754
93
2000 Pemberian Abolisi
755
92
2000 Amnesti
756
91
2000 Amnesti
757
90
2000 Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
758
89
2000 Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia
759
88
2000 Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara
760
87
2000 Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
761
86
2000 Pengesahan Protocol 3 Types And Quantity Of Road Vehicles Dan Protocol 4 Technical Requirements Of Vehicles
762
85
2000 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras
763
84
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
764
83
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
765
82
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen
766
81
2000 Pembubaran Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum
767
80
2000 Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
768
79
2000 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
769
78
2000 Pembentukan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Dan Kejaksaan Negeri Timika
770
77
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap
771
76
2000 Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik
772
75
2000 Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Aceh
773
74
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1999
774
73
2000 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Kerjasama Kebudayaan
775
72
2000 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Kerjasama Kebudayaan
776
71
2000 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Kerjasama Kebudayaan
777
70
2000 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kuba Mengenai Kerjasama Kebudayaan
778
69
2000 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 Tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization Of Rosi Crucians (
779
68
2000 Sekretariat Presiden
780
67
2000 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
781
66
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor
782
65
2000 Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic Beserta Protocol To The 1994 Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republ
783
64
2000 Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali
784
63
2000 Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional
785
62
2000 Koordinasi Penataan Ruang Nasional
786
61
2000 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri
787
60
2000 Sekretariat Pengendalian Pemerintahan
788
59
2000 Sekretariat Kabinet
789
58
2000 Sekretariat Negara
790
57
2000 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Brunei Darussalam For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protocol
791
56
2000 Sekretariat Wakil Presiden
792
55
2000 Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Chile Mengenai Promosi Dan Perlindungan Penanaman Modal Secara Timbal Balik Beserta Protokol Dan Nota Pertukaran Diplomatik
793
54
2000 Pengesahan Agreement On Economic, Scientific And Technical Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Lebanon
794
53
2000 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
795
52
2000 Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
796
51
2000 Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah
797
50
2000 Tim Koordinasi Telematika Indonesia
798
49
2000 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
799
48
2000 Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Listrik Negara
800
47
2000 Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan Indonesia Dengan United Nations Transitional Administration In East Timor (Untaet)
801
46
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
802
45
2000 Pembubaran Dewan Pembina Industri Strategis
803
44
2000 Komisi Ombudsman Nasional
804
43
2000 Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia
805
42
2000 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran
806
41
2000 Sekolah Tinggi Transportasi Darat
807
40
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara
808
39
2000 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia
809
38
2000 Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional
810
37
2000 Pembentukan Kejaksaan Negeri Menggala Dan Kejaksaan Negeri Kota Agung
811
36
2000 Pembentukan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kejaksaan Negeri Muaro Tebo, Kejaksaan Negeri Sengeti, Dan Kejaksaan Negeri Muaro Sabak
812
35
2000 Pembentukan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
813
34
2000 Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen
814
33
2000 Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Larangan Pemasukan Dan Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat Terbang
815
32
2000 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerjasama Kebudayaan
816
31
2000 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
817
30
2000 Pembubaran Tim Penanggulangan Masalah Utang-Utang Perusahaan Swasta Indonesia
818
29
2000 Badan Urusan Logistik
819
28
2000 Pembukaan Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia Di Dili, Timor Timur
820
27
2000 Perpanjangan Masa Tugas Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Di Aceh
821
26
2000 Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia
822
25
2000 Pembentukan Tim Penataan Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Negara Dan Peralatan, Keuangan, Dokumen Dan Arsip Pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator Yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya
823
24
2000 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1999 Tentang Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Organisasi Konferensi Islam (Oki)
824
23
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999
825
22
2000 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1999
826
21
2000 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 1998 Tentang Dewan Penegakan Keamanan Dan Sistem Hukum
827
20
2000 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
828
19
2000 Tunjangan Hakim
829
18
2000 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
830
17
2000 Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Instruktur Latihan Kerja, Penera, Jagawana, Dan Teknisi Kehutanan
831
16
2000 Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Instruktur Latihan Kerja, Penera, Jagawana, Dan Teknisi Kehutanan
832
15
2000 Komisi Hukum Nasional
833
14
2000 Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara
834
13
2000 Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
835
12
2000 Badan Penetapan Dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pekerjaan Umum
836
11
2000 Badan Pengembangan Pariwisata Dan Kesenian
837
10
2000 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
838
9
2000 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
839
8
2000 Penugasan Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada Di Luar Negeri
840
7
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 Tentang Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional
841
6
2000 Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina
842
5
2000 Badan Administrasi Kependudukan Dan Mobilitas Penduduk
843
4
2000 Pengangkatan Sekretaris Kabinet Sebagai Kepala Sekretariat Kabinet
844
3
2000 Sekretaris Pengendalian Pemerintahan
845
2
2000 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Kamboja Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
846
1
2000 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republicof Indonesia And The Government Of Mongolia On Economic And Technical Cooperation
JDIH Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIH adalah adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.
© 2018 JDIH Kota Singkawang Follow Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Singkawang : Facebook Twitter Linked Youtube