No Nomor
Peraturan
Tahun Judul Status Link
1
5
2012 Percepatan Penyelesaian Rehabilitasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
2
4
2012 Penanggulangan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor
3
3
2012 Kebijakan Pengadaan Gabah /Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah
4
2
2012 Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional
5
1
2012 Pelaksanaan Dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara
6
16
2011 Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
7
15
2011 Perlindungan Nelayan
8
14
2011 Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011
9
13
2011 Penghematan Energi Dan Air
10
0
0 Pelaksanaan Kebijakan & Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 - 2015
11
11
2011 Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations Tahun 2011
12
10
2011 Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut
13
9
2011 Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
14
8
2011 Kebijakan Pengamanan Cadangan Berasyang Dikelola Oleh Pemerintah Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim
15
7
2011 Penghematan Belanja Kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2011
16
6
2011 Penanganan Warga Negara Indonesia Di Libya
17
5
2011 Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim
18
4
2011 Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara
19
3
2011 Penanganan Warga Negara Indonesia Di Mesir
20
2
2011 Percepatan Penanganan Kasus Bank Century
21
1
2011 Percepatan Penyelesaian Kasus-kasus Hukum Dan Penyimpangan Pajak
22
4
2010 Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2010
23
3
2010 Program Pembangunan Yang Berkeadilan
24
2
2010 Revitalisasi Industri Pupuk
25
1
2010 Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
26
7
2009 Kebijakan Perberasan
27
6
2009 Pengembangan Ekonomi Kreatif
28
5
2009 Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2009
29
4
2009 Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009
30
3
2009 Pengembangan Infrastruktur Istana KEPPRESidenan, Kebun Raya, Dan Benda Cagar Budaya Tertentu
31
2
2009 Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
32
1
2009 Pelaksanaan Program Bantuan Untuk Rumah Tangga Sasaran Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan
33
7
2008 Percepatan Pembangunan Pprovinsi Sulawesi Tengah
34
6
2008 Penyelenggaraan Pameran
35
8
2008 Kebijakan Perberasan
36
4
2008 Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2008
37
1
2008 Kebijakan Perberasan
38
5
2008 Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 - 2009
39
3
2008 Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran
40
2
2008 Penghematan Energi Dan Air
41
6
2007 Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
42
5
2007 Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
43
4
2007 Kegiatan Kunjungan Kerja Presiden, Wakil Presiden Dan Menteri Ke Daerah
44
3
2007 Kebijakan Perberasan
45
2
2007 Percepatan Rehabilitasi Dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah
46
1
2007 Penanganan Dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza)
47
6
2006 Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
48
5
2006 Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara
49
4
2006 Pameran Produksi Indonesia
50
3
2006 Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
51
2
2006 Penyediaan Dan Pemanfaatan Batubara Yang Dicairkan Sebagai Bahan Bakar Lain
52
1
2006 Penyediaan Dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain
53
16
2005 Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata
54
11
2005 Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
55
15
2005 Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Aceh Merdeka
56
14
2005 Langkah-Langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso
57
13
2005 Kebijakan Perberasan
58
12
2005 Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin
59
10
2005 Penghematan Energi
60
9
2005 Perubahan Atas Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2005Tentang Pengangkatan Anggota Direksi Dan/Atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
61
8
2005 Pengangkatan Anggota Direksi Dan/Atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
62
7
2005 Dukungan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
63
6
2005 Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Dilakukan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
64
5
2005 Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional
65
4
2005 Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
66
3
2005 Pemantauan, Pengawasan Dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Di Dalam Negeri
67
2
2005 Kebijakan Perberasan
68
1
2005 Kegiatan Tanggap Darurat Dan Perencanaan Serta Persiapan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Provinsi Sumatera Utara
69
4
2004 Pengambilan Kebijakan Di Tingkat Kementerian Negara Dan Lembaga Pemerintah Non Departemen
70
1
2004 Pelaksanaan Operasi Terpadu Dalam Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam
71
5
2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi
72
3
2004 Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu
73
2
2004 Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Proses Hukum Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
74
6
2003 Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara Pascakonflik
75
5
2003 Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang Dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan International Monetary Fund
76
4
2003 Pengkoordinasian Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
77
3
2003 Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
78
2
2003 Persiapan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asean Ke-9 Tahun 2003 Dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia-Afrika Tahun 2005
79
1
2003 Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi? Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya? Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,? Kabupaten Puncak?? Jaya, Dan Kota Sorong
80
9
2002 Penetapan Kebijakan Perberasan
81
8
2002 Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
82
7
2002 Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
83
6
2002 Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia (Ppi) 2003
84
5
2002 Penyusunan Perncanaan Umum Dan Pengkoordinasian Pelaksaan Operasional Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Lainnya Presiden
85
4
2002 Tim Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Termasuk Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002
86
3
2002 Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif Lainnya
87
2
2002 Pengendalian Penambangan Pasir Laut
88
1
2002 Peningkatan Langkah Komprehensif Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh
89
9
2001 Penetapan Kebijakan Perberasan
90
8
2001 Pejabat Sementara Kepala Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (Bppt)
91
7
2001 Langkah-Langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh
92
6
2001 Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia
93
5
2001 Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal Logging) Dan Peredaran Hasil Hutan Illegal Di Kawasan Ekosistem Leuser Dan Taman Nasional Tanjung Puting
94
4
2001 Langkah-Langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh.
95
3
2001 Penerapan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
96
2
2001 Penggunaan Komputer Dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia
97
1
2001 Pusat Informasi Berbasis Teknologi Informatika Di Komplek Kemayoran
98
9
2000 Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
99
8
2000 Penetapan Harga Dasar Gabah Serta Harga Pembelian Gabah Dan Beras
100
7
2000 Pemberian Visa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Cina
101
6
2000 Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1981 Tentangpenyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih
102
5
2000 Koordinasi Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan Pada Penyediaan Pelayanan Bahan Bakar Minyak
103
4
2000 Penertiban Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen
104
3
2000 Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin
105
2
2000 Pembangunan Pulau Sabang Menjadi Daerah Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
106
1
2000 Permasalahan Orang?Orang Indonesia Yang Berada Di Luar Negeri Dan Terhalang Pulang Ke Tanah Air Sejak Terjadinya Peristiwa G 30 S/Pki
JDIH Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIH adalah adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.
© 2018 JDIH Kota Singkawang Follow Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Singkawang : Facebook Twitter Linked Youtube