No Nomor
Peraturan
Tahun Judul Status Link
1
2
2006 Pelaksanan Perlindungan Asuransi Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah.
2
1
2006 Pemberlakuan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3
8
2005 Kegiatan Desiminasi dan Sosialisasi Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan Bagi Pondok Pesantren.
4
7
2005 Percepatan Penyusunan Peraturan Per-UU-an Pelaksanaan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah.
5
6
2005 Pembentukan Sekretariat Koordinasi Pelaksanaan Reintegrasi Bekas Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemberdayaannya ke Dalam Masyarakat di Prov. Naggroe Aceh Darussalam.
6
4
2005 Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7
3
2005 Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh Wilayah Indonesia.
8
2
2005 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pejabat di Lingkungan Depdagri.
9
1
2005 Tindak Lanjut Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia tentang Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10
8
2004 Langkah-langkah Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi NAD dan Sumatera Utara.
11
7
2004 Penegakan Tertib Kerja Aparatur Departemen Dalam Negeri sebagai Penjabaran Kontrak Politik Kabinet Indonesia Bersatu.
12
6
2004 Tindak Lanjut Arahan Presiden kepada Gubernur dan Hasil Rapat Kerja Gubernur se Indonesia tgl. 25 Oktober 2004.
13
5
2004 Stabilitas dan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Provinsi NAD.
14
4
2004 Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.
15
3
2004 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
16
2
2004 Petunjuk Teknis Dukungan Darurat Pemerintah Daerah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004.
17
1
2004 Konsolidasi Dukungan Penyelenggaraan PEMILU 2004 oleh Jajaran Pemda.
18
1
2001 Pelaksanaan Instruksi Presiden No.4 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah Komprehensif dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh.
19
7
2000 Petunjuk Operasional (PO) Dana Operasional Mendagri dan Otda Th.2000.
20
6
2000 Petunjuk Operasional (P.O) Dana Pembinaan Politik Dalam Negeri TA.2000
21
5
2000 Pemberian dan Inventarisasi Nama-nama Geografis.
22
4
2000 Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.
23
3
2000 Kesepahaman Bersama Jeda Kemanusiaan Untuk Aceh ( Joint Understanding on Humanitarian Pouse Year Aceh).
24
2
2000 Petunjuk Pelaksanaan (PO) Biaya Seminar Nasional Rakyat Irian Jaya (Papua) Th.2000 di Jakarta.
25
1
2000 Intensifikasi Pemungutan & Penyetoran pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan Nilai (PPN) & pajak penjualan atas barang mewah (PPN-BM) yg dipungut oleh Bendaharawan Daerah & Pemegang Kas Daerah terhadap pelaksanaan APBD.
JDIH Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIH adalah adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.
© 2018 JDIH Kota Singkawang Follow Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Singkawang : Facebook Twitter Linked Youtube