Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Selasa, 06 Sep 2016, 14:42:46 WIB - 149 View
Share
Bantuan Hukum bagi Masyarakat  Miskin

Singkawang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Singkawang melalui Bagian Hukum dan Perundang-undangan  menyelenggarakan Sosialisasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat  Miskin sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Hotel Dangau Singkawang, Selasa (06/09/2016).  Dalam acara yang diikuti peserta dari Kelurahan di wilayah Kota Singkawang tersebut, dibuka oleh Sekertaris Daerah Kota Singkawang Bapak Drs. Syech Bandar, M.Si.

Syech Bandar menyampaikan, pihaknya  berharap sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat ini  sebagai implementasi  Undang-Undang dan juga sebagai amanat kostitusi  dimana di dalamnya telah tertuang semua warga negara dipandang sama kedudukannya di hadapan hukum.

Menurutnya kegiatan ini merupakan satu langkah  maju dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum yang sebagai mana tertuang dalam perundang-undangan yang ada. Dimana telah ditegaskan negara menjamin perlindungan hukum bagi warganya, kepastian hukum bagi masyarakatnya serta kedudukan yang sama di depan hukum bagi rakyatnya.

Acara yang digelar selama satu hari tersebut diisi para nara sumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat antara lain Ibu Rini Setiawati, S.H.,M.H. sebagai Narasumber 1 dan Bapak Muhayan, S.H.,M.H. sebagai Narasumber 2. Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan tersebu sebanyak 50 orang.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Singkawang bagaimana cara menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan hukum serta langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Sebelumnya,  masyarakat  miskin  mungkin  tidak  pernah membayangkan  akan  didampingi  oleh  seorang  penasehat hukum  manakala  bermasalah  dengan  hukum.  Mereka cenderung  pasrah,  saat  kepentingannya  dirugikan  dan haknya  dilanggar,  sekalipun  dirasa  tidak  adil  bagi  mereka. Jangankan didampingi oleh penasehat hukum, untuk makan sehari-hari  saja,  mereka  susah.  Sehingga,  masalah  hukum layaknya  musibah  yang  sedapat  mungkin  dihindari.

JDIH Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIH adalah adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.
© 2018 JDIH Kota Singkawang Follow Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Singkawang : Facebook Twitter Linked Youtube